RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus mematangkan langkah strategis untuk mentransformasikan komoditas mentah menuju ekonomi berbasis hilirisasi.
Target besarnya tidak main-main: menjadikan Bumi Lambung Mangkurat sebagai Gerbang Logistik Kalimantan sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen pada akhir periode RPJMD 2025–2029.
Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti mengungkapkan, upaya mendorong Kalsel sebagai pusat logistik dan industri dilakukan secara bertahap dan terintegrasi.
Menurutnya, konsep gerbang logistik bukan sekadar membangun pelabuhan besar, melainkan menyatukan seluruh elemen pendukung ke dalam satu ekosistem ekonomi wilayah.
"Kami menghubungkan pelabuhan, kawasan industri, jalan, jembatan, air bersih, energi, hingga pusat distribusi barang agar arus logistik dari dan ke Kalsel jauh lebih efisien," ujarnya.
Saat ini, Pemprov kata Astuti memperkuat sejumlah simpul utama. Di antaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga di Tanah Bumbu yang telah resmi ditetapkan melalui PP Nomor 26 Tahun 2024. Selain itu, rencana pembangunan KEK/Pelabuhan Internasional Mekar Putih di Kotabaru, serta Kawasan Industri Batulicin, Jorong, dan Banua Anam.
Untuk memangkas biaya logistik domestik, pusat distribusi provinsi juga disiapkan di tiga klaster utama, yakni Banjarbakula, Banua Anam, dan Saijaan Bersujud. Mega proyek ini mustahil berjalan sendiri, Astuti menegaskan, keterlibatan pemerintah pusat dan kabupaten/kota menjadi kunci sukses di lapangan.
Pemerintah pusat melalui Bappenas, Kemenko Perekonomian, Dewan Nasional KEK, serta kementerian teknis (PUPR, Kemenhub, dan Kementerian Investasi/BKPM) berperan penting dalam penyelarasan RPJMN, RKP, serta penyediaan fasilitas insentif fiskal dan nonfiskal.
Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota memegang kendali atas kesiapan lahan, tata ruang, perizinan daerah, hingga pemberdayaan UMKM lokal. Menariknya, skema pembiayaan yang diterapkan mengusung prinsip multi-source financing alias gotong royong.
Pembangunan di dalam KEK akan diserahkan kepada badan usaha atau investor swasta. Sedangkan infrastruktur penunjang seperti jalan akses, listrik, dan air baku dikeroyok menggunakan kombinasi APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, BUMN, hingga skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"Sebagai contoh nyata, Pemprov telah mematangkan perencanaan SPAM Regional untuk mendukung kawasan Tanah Bumbu–Kotabaru. Estimasi kebutuhannya sekitar Rp300 miliar. Ini krusial untuk memasok air bersih bagi masyarakat sekaligus operasional kawasan industri," jelasnya.
Genjot Investasi Lewat Dua KEK
Kehadiran dua motor penggerak utama, KEK Setangga dan Mekar Putih, diproyeksikan membawa multiplier effect (dampak berganda) yang masif bagi struktur ekonomi Kalsel.
KEK Setangga yang berdiri di atas lahan seluas 668,3 hektare di Kecamatan Simpang Empat, Tanah Bumbu, membidik target investasi fantastis mencapai Rp67,69 triliun. Kawasan ini difokuskan pada industri pengolahan, logistik, dan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal.
Di sisi lain, Mekar Putih dirancang sebagai simpul logistik maritim lewat pelabuhan laut dalam (deep sea port) yang terintegrasi dengan paket infrastruktur strategis Jembatan Pulau Laut. Kehadiran pelabuhan internasional ini akan memotong jalur ekspor-impor dan menarik industri manufaktur berskala global masuk ke selatan Kalimantan.
"Kita ingin barang dari Kalsel tidak lagi keluar dalam bentuk bahan mentah, tetapi sudah lewat proses nilai tambah. Imbasnya, investasi naik, lapangan kerja lokal terbuka, PAD meningkat, dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB melonjak tajam," kata Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti.
Guna memastikan transformasi ekonomi berjalan mulus, Pemprov Kalsel telah merumuskan lima program prioritas yang bertindak sebagai stimulus pertumbuhan. Yang pertama, Konektivitas Strategis melalui percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut dan jalan akses kawasan industri.
Kemudian, Pengembangan KEK dan Kawasan Industri, berupa Hilirisasi sektor sawit, karet, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan maritim. Lalu, Infrastruktur Dasar: Kepastian pasokan air bersih, energi, jaringan distribusi, dan kepastian tata ruang bagi investor.
Selain itu, program Pusat Distribusi Daerah: Penguatan manajemen logistik untuk efisiensi rantai pasok. Yang terakhir, Penguatan SDM dan UMKM: Melatih masyarakat lokal agar aktif menjadi pemasok, tenaga kerja, dan pelaku jasa di sekitar kawasan.
"Posisi Pemprov Kalsel adalah memastikan semua pihak bergerak dalam satu desain besar. Pusat memberi regulasi, provinsi mengintegrasikan perencanaan, kabupaten menyiapkan lahan, dan swasta masuk dengan investasinya. Dengan pola gotong royong ini, Kalsel siap menyongsong lompatan ekonomi baru," pungkas Astuti.
Editor : Sutrisno