Arah kebijakan tersebut disampaikan saat Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2027 yang diikuti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Tanah Bumbu di Bappeda Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (15/6/2026).
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu, M Untung mengatakan struktur ekonomi daerah saat ini masih didominasi sektor ekstraktif yang berisiko menimbulkan ketergantungan sektoral, ketimpangan sosial, dan tekanan terhadap lingkungan.
Karena itu, Pemerintah daerah menargetkan percepatan pengembangan sektor non-ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Diperlukan percepatan diversifikasi ekonomi menuju sektor non-ekstraktif serta optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga sebagai pusat hilirisasi,” kata Untung.
Dalam dokumen RKPD 2027, Pemerintah Daerah juga menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Upaya tersebut akan dilakukan melalui pengembangan kawasan hortikultura dan perikanan guna memperkuat kemandirian pangan daerah.
Selain itu, Pemkab Tanah Bumbu mendorong hilirisasi industri melalui optimalisasi KEK Setangga, khususnya untuk pengolahan komoditas sawit dan produk berbasis sumber daya alam lainnya agar memberikan nilai tambah di daerah.
Di bidang infrastruktur, pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan sarana pendukung ekonomi, peningkatan kualitas jalan, serta perluasan akses sanitasi layak.
Sementara pada sektor pelayanan publik, pemerintah menargetkan peningkatan layanan digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan dan kesehatan.
RKPD 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tanah Bumbu 2025-2029. Dokumen tersebut menjadi pedoman pembangunan tahunan daerah dengan fokus memperkuat fondasi transformasi ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Editor : Fauzan Ridhani