RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, PARINGIN - Keberhasilan mengelola anggaran daerah secara sehat, akuntabel, dan transparan membawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan menorehkan prestasi membanggakan. Bumi Sanggam sukses didaulat sebagai Terbaik 1 pada penganugerahan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 untuk Tahun Ukur 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sekaligus Plt Kepala Disdukcapil Kalsel, Thaufik Hidayat, yang mewakili Gubernur Kalsel H Muhidin dalam acara penganugerahan di Banjarbaru, belum lama tadi.
Raihan posisi puncak ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkab Balangan dalam menerapkan tata kelola keuangan yang efektif sekaligus melibatkan partisipasi publik. Pemerintah daerah meyakini bahwa sistem birokrasi yang bersih tidak akan lengkap tanpa adanya ruang transparansi yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
Sebagai wujud konkret pemenuhan hak informasi publik, Pemkab Balangan telah memaksimalkan dua layanan informasi digital utama. Layanan pertama adalah situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses melalui lpse.balangankab.go.id.
Melalui portal ini, masyarakat hingga pelaku usaha dapat mengawasi langsung alur pengadaan barang dan jasa pemerintah secara tepat waktu (real-time). Seluruh tahapan, mulai dari pengumuman tender, nilai pagu anggaran, jadwal pelaksanaan, hingga penetapan pemenang lelang dibuka secara gamblang demi menutup celah penyimpangan.
Keterbukaan ini makin diperkuat dengan optimalisasi layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kehadiran PPID menjadi gerbang utama bagi warga yang membutuhkan akses data maupun dokumen resmi terkait kebijakan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Kepala BRIDA Kalsel, Thaufik Hidayat, dalam sambutannya mengapresiasi langkah progresif daerah yang telah memenuhi standar pengukuran IPKD berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.
"Setiap rupiah APBD harus dipastikan kebermanfaatannya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, transparansi dan data yang akurat menjadi sangat penting," tegas Thaufik.
Tingginya indikator penilaian transparansi yang diraih Balangan membuktikan bahwa pemerintah daerah tidak main-main dalam menjadikan masyarakat sebagai mitra pengawas pembangunan.
Bahkan, sistem keterbukaan informasi publik yang dibangun oleh Pemkab Balangan ini diharapkan oleh Pemprov Kalsel dapat direplikasi dan menjadi standar percontohan baru bagi kabupaten atau kota lainnya di Banua.
Editor : Muhammad Rizky