PELATIHAN: Perwakilan delapan desa inklusi di Kabupaten Banjar ikuti program Maturity Level di Sentra Budi Luhur Kota Banjarbaru, 17-18 Juni 2026.(Foto:Sheilla/Radar Banjarmasin)
RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARBARU – Kementerian Sosial (Kemensos) RI melalui Sentra Budi Luhur Banjarbaru mempercepat pemulihan fungsi sosial kelompok rentan.
Tidak tanggung-tanggung, delapan desa di wilayah Kabupaten Banjar kini resmi di-upgrade menuju Desa Inklusi.
Demi mematangkan konsep tersebut, Sentra Budi Luhur menggandeng Tim Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), serta para akademisi nasional untuk membedah regulasi dan tata kelola di tingkat akar rumput.
Akselerasi ini diawali dengan sinergi strategis bersama PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Banjarbaru dan Pimpinan Daerah (PD) Aisyiyah Kabupaten Banjar.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan kucuran bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari PLN senilai Rp284.640.000 untuk Desa Bi'ih, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar di Aula Sentra Budi Luhur, Rabu (17/6/2026) tadi.
Kepala Sentra Budi Luhur, Radna Dewi Sartika menegaskan pihaknya menerjunkan Program Berdikari untuk mengawal pengembangan desa inklusi ini secara berkelanjutan.
Dana stimulan tersebut dikonversi menjadi perbaikan sarana publik seperti pembangunan ramp (jalur landai), alat bantu difabel, fasilitas ramah anak, peningkatan Puskesmas Pembantu (Pustu), hingga modal usaha tata boga dan perbengkelan.
"Sebagai UPT Kementerian Sosial, kami senantiasa memfasilitasi komponen yang dibutuhkan. Tujuannya agar dampaknya meluas, salah satunya melalui intervensi bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)," ujar Radna saat dikonfirmasi, Sabtu (20/6/2026).
Tak sekadar menyalurkan bantuan fisik, Sentra Budi Luhur juga menggelar Pelatihan Maturity Level (Tingkat Kematangan) Desa Inklusi selama dua hari pada 17-18 Juni 2026 tadi.
Pelatihan ini diikuti perwakilan dari tujuh desa lain, yakni Desa Sungai Besar, Sungai Alang, Munggu Raya, Abirau, Handil Purai, Pindahan Baru, dan Kelampaian Ilir.
Untuk menghadirkan perspektif yang riil, pemateri dari penyandang disabilitas low vision dan disabilitas fisik dari SIGAB dihadirkan langsung.
Sementara dari sisi penguatan regulasi, Kemensos mendatangkan Dr Didiet Widiowati dari Poltekesos Bandung dan Dr Maulana Irfan dari Universitas Padjadjaran.
"Kedua pakar mengupas tuntas kebijakan, strategi pemberdayaan, serta pentingnya kolaborasi multipihak (pentahelix) dalam mewujudkan desa inklusif yang berkelanjutan," tambah Radna.
Langkah ini mendapat apresiasi penuh dari Pemkab Banjar. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Banjar, Rakhmat Dhany, menyebut program ini berjalan selaras dengan komitmen daerah yang sedang menggalakkan sekolah inklusi.
Sekretaris Desa Bi'ih, Amrul Hidayat mengaku sangat terbantu dengan kolaborasi lintas sektor ini.
"Kami sempat kesulitan menjalankan program Desa Inklusi karena keterbatasan anggaran. Alhamdulillah, bersinergi dengan Sentra Budi Luhur, PLN, dan pemda membuat langkah kami jauh lebih ringan," pungkasnya.
Editor : Fauzan Ridhani