RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, MARTAPURA - Rencana penyesuaian kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat pusat mulai menimbulkan kegelisahan di daerah. Di Kabupaten Banjar, perubahan regulasi tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada siswa penerima manfaat, tetapi juga memicu ketidakpastian terhadap keberlanjutan infrastruktur dapur serta ekosistem ekonomi lokal yang mulai terbentuk.
Ketidakpastian ini bergulir setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada saat periode hari libur.
Regulasi yang ditandatangani Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang per 17 Juni 2026 itu mengunci total pelayanan MBG selama masa libur sekolah dan hari libur lainnya demi efisiensi anggaran.
Kebijakan itu pun langsung memukul kesiapan investasi di hulu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, Yudi Andrea mengungkapkan, komitmen jumlah pangkalan pasokan gizi di Kabupaten Banjar sebenarnya tidak berubah, yakni tetap di angka 37 titik SPPG. Meski demikian, dari total plot tersebut, baru sebagian yang sudah beroperasi secara standar.
Sementara itu, ada enam unit SPPG tambahan yang saat ini posisinya masih dalam tahap persiapan operasional untuk menyusul. Terbitnya SE pengetatan anggaran dari pusat otomatis membuat nasib keenam dapur baru tersebut kini berada di zona abu-abu.
“Yang berjalan kemarin kan yang standar dulu, nah yang enam ini sedang menyusul. Mengenai kelanjutannya, kami belum ada informasi lebih lanjut apakah di-suspend sementara atau bagaimana,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan MBG Daerah Banjar itu, Jumat (19/6) petang.
Yudi menilai, ketidakjelasan status ini berpotensi memicu keraguan di kalangan yayasan dan mitra pelaksana yang telah menanam modal besar dalam pembangunan infrastruktur SPPG. Mengingat, banyak mitra yang mengikat kontrak kerja jangka panjang dengan asumsi keberlanjutan program secara penuh.
Selain persoalan teknis dapur baru, Pemkab Banjar memberikan catatan kritis mengenai nasib para penerima manfaat di luar kategori siswa sekolah. Berdasarkan kondisi riil di lapangan, beberapa SPPG aktif seperti di kawasan Sungai Sipai, selama ini sudah bergerak melayani kelompok rentan, mulai dari warga tidak mampu, lansia, hingga ibu hamil.
Aturan dalam SE Nomor 12 Tahun 2026 secara mutlak memerintahkan penghentian distribusi pangan gratis bagi seluruh kelompok, baik peserta didik maupun non-peserta didik, selama masa liburan sekolah.
“Ada kaum rentan, ibu menyusui, dan ibu hamil yang selama ini tersentuh program. Kalau edaran ini keluar, apakah pemenuhan untuk mereka juga harus ikut diberhentikan sementara? Kebutuhan gizi mereka kan tidak bisa ikut libur,” imbuhnya.
Menurutnya, penghentian sementara ini berpotensi memutus layanan esensial bagi kelompok rentan yang berada di luar sektor pendidikan.
Dampak domino lain yang disoroti adalah gangguan pada rantai ekonomi mikro di sekitar area operasional dapur. Keberadaan SPPG aktif terbukti membawa dampak instan yang positif bagi ekosistem pelaku usaha kecil di sekitarnya, seperti warung makan harian hingga warung kopi lokal yang kerap menjadi tempat berkumpul pekerja dan masyarakat.
IA menjelaskan, masyarakat di sekitar SPPG yang tadinya merasakan stimulus ekonomi tentu akan langsung merasakan imbas negatif saat operasional ini mandek total di hari libur. Sektor hulu seperti petani, peternak, dan UMKM penyedia bahan pangan lokal dipastikan ikut terkena imbas penurunan aktivitas harian. “Warung-warung sekitar yang biasanya ikut hidup, otomatis akan terkena imbas penurunan aktivitas harian,” tambahnya.
“Kami tentu mengikuti perkembangan ini. Yang paling penting adalah kejelasan juknis di lapangan agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tandasnya.
Baca Juga: Meski BGN Umumkan MBG Dihentikan Sementara, di Kabupaten Banjar Masih Jalan
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief