RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, MARTAPURA - Pengumuman Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah belum berdampak pada operasional dapur MBG di Kabupaten Banjar.
Hingga Kamis (18/6), puluhan dapur yang telah beroperasi di daerah itu masih berjalan normal. Pemerintah Kabupaten Banjar mengaku belum menerima instruksi maupun petunjuk teknis resmi dari BGN, terkait rencana penghentian sementara program dan audit nasional terhadap seluruh dapur MBG.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea mengatakan, informasi yang diterima daerah sejauh ini masih sebatas kabar yang beredar pasca rapat Komisi IX DPR RI bersama BGN pada 15 Juni lalu.
Baca Juga: Disebut Beri Manfaat Nyata, Puluhan Warga Demo Dukung MBG di Depan DPRD Kabupaten Banjar
“Sampai saat ini informasi yang beredar baru sebatas perbincangan di grup WhatsApp internal. Instruksi resmi mengenai langkah dan kebijakan berikutnya masih belum ada kejelasan,” ujar Yudi, Kamis (18/6).
Menurutnya, Pemkab Banjar juga belum menerima laporan dari Koordinator Wilayah (Korwil) mengenai kemungkinan penghentian operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah kebijakan penghentian sementara MBG selama masa libur sekolah akan diterapkan di Kabupaten Banjar atau tidak.
“Dari Korwil pun belum menyampaikan informasi apakah dapur-dapur SPPG sudah berhenti atau bagaimana, karena memang tidak ada arahan dan koordinasi sama sekali,” katanya.
Yudi menegaskan Pemkab Banjar saat ini hanya bisa menunggu petunjuk resmi dari BGN sebelum mengambil langkah lanjutan.
“Kami masih menunggu petunjuk teknis dari BGN, apakah memang stop selama libur sekolah atau seperti apa,” ujarnya.
Di Kabupaten Banjar, program MBG tergolong berjalan cukup progresif. Dari total 37 dapur yang telah mengantongi surat keputusan, sebanyak 30 dapur sudah beroperasi melayani penerima manfaat.
Capaian program saat ini telah menjangkau sekitar 70 ribu penerima manfaat atau sekitar 51,4 persen dari total sasaran 136 ribu orang di Kabupaten Banjar. Mayoritas penerima berasal dari kalangan siswa dan santri.
Yudi berharap pemerintah pusat segera menerbitkan petunjuk teknis agar tidak menimbulkan kebingungan di daerah, terutama bagi pengelola dapur yang saat ini masih menjalankan operasional secara normal. “Semoga bisa segera ada kejelasan seperti apa juknisnya,” imbuhnya.
Baca Juga: Disebut Beri Manfaat Nyata, Puluhan Warga Demo Dukung MBG di Depan DPRD Kabupaten Banjar
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief