RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, KOTABARU – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotabaru resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Tahapan awal ditandai dengan pendataan terhadap Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, yang menjadi responden pertama dalam program sensus ekonomi yang digelar setiap 10 tahun sekali tersebut, Kamis (18/6/2026).
Kepala BPS Kotabaru, Rachmat Hidayat, mengatakan keterlibatan pimpinan daerah pada awal pelaksanaan sensus merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan pendataan.
"Dukungan pemerintah daerah sangat penting agar masyarakat bersedia menerima petugas dan memberikan data yang dibutuhkan," ujarnya.
Setelah pendataan terhadap wakil bupati, petugas BPS akan bergerak ke seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru untuk melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah dan tempat usaha.
Metode door to door dipilih agar data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara riil, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar serta sektor rumah tangga.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
"Sensus ini menjadi krusial karena data yang dikumpulkan akan menjadi pondasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan. Karena itu, akurasi informasi sangat menentukan kualitas hasilnya," kata Rachmat.
Sementara itu, Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan bersikap terbuka dan memberikan informasi yang benar kepada petugas.
"Sambut petugas dengan baik dan berikan informasi yang akurat. Data yang benar adalah kunci kemajuan daerah," ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat tidak ragu menerima kedatangan petugas BPS yang bertugas di lapangan. Menurutnya, data yang akurat sangat dibutuhkan agar pemerintah memiliki gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
"Jangan menutup-nutupi kondisi ekonomi atau memberikan data yang keliru. Data ini sangat penting agar potret riil masyarakat tidak kabur dan kebijakan yang diambil pemerintah ke depan benar-benar tepat sasaran," pungkasnya.
Editor : Eddy Hardiyanto