RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, PARINGIN - Petugas kini tak lagi meraba-raba dalam melakukan proses evakuasi dan penyaluran bantuan saat terjadi bencana di Kabupaten Balangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Balangan kini memiliki senjata baru berupa akses data kependudukan secara detail atau "by name by address".
Akses krusial ini resmi didapatkan setelah adanya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan BPBD Kabupaten Balangan di Kantor BPBD Kabupaten Balangan, Rabu (16/6/2026).
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, H Rahmi memaparkan bahwa keterbukaan data ini akan merombak total pola penanganan bencana di lapangan. Jika sebelumnya tim gabungan sering kali kesulitan memetakan demografi korban yang terjebak, kini langkah penyelamatan bisa dirancang jauh lebih matang dan presisi.
"Saat terjadi bencana, data akurat dan valid ini sangat kami butuhkan untuk menentukan langkah yang tepat. Terutama terkait evakuasi penyelamatan dan intervensi logistik," tegas Rahmi.
Rahmi mengambil contoh konkret terkait penanganan kelompok rentan. Dengan adanya data dari Disdukcapil, sebelum perahu karet diturunkan ke titik banjir, tim sudah mengantongi informasi pasti mengenai jumlah anak-anak, lansia, hingga perempuan di suatu wilayah terdampak.
"Sasarannya laki-laki, perempuan, anak-anak, atau kelompok rentan, itu intervensi penyelamatannya berbeda. Termasuk urusan logistik, kebutuhannya pasti tidak sama. Dengan data valid ini, tugas BPBD dalam upaya penyelamatan tidak akan salah sasaran," urainya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Balangan, Andi Firmansyah menuturkan pemberian hak akses data ini adalah wujud dukungan penuh agar pelayanan kedaruratan bisa berjalan maksimal.
"Kami meyakini ini akan sangat bermanfaat. Terutama agar ke depannya BPBD bisa lebih cepat melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak bencana, sehingga pelayanan bisa lebih optimal," jelas Andi.
Editor : Fauzan Ridhani