RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp500 miliar menjadi perhatian serius. Besarnya anggaran yang tidak terserap tersebut dinilai harus menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menyebut tingginya Silpa menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Apalagi, kondisi tersebut terjadi di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurut Yamin, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan besarnya Silpa. Mulai dari kebijakan efisiensi anggaran, penghentian program yang dinilai kurang prioritas, hingga kegiatan yang gagal direalisasikan sesuai target.
"Salah satunya persoalan pembebasan lahan. Kegiatan sudah dianggarkan, tetapi lahannya belum tuntas sehingga pelaksanaannya terhambat," ujarnya, Selasa (16/6/2026).
Karena itu, ia meminta seluruh satuan kerja lebih cermat dalam menyusun program, terutama kegiatan yang memerlukan pembebasan lahan.
Menurutnya, seluruh persyaratan administrasi dan legalitas harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum program dianggarkan agar tidak berujung menjadi Silpa.
"Kalau lahannya sudah siap, baru kita anggarkan dan bayarkan. Jangan sampai masuk anggaran, tetapi kemudian terkendala administrasi atau persoalan lainnya hingga akhirnya kembali menjadi Silpa," tegasnya.
Sorotan serupa juga datang dari DPRD Kota Banjarmasin. Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, menilai angka Silpa sebesar Rp500 miliar merupakan catatan penting yang harus dievaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran harus menjadi fokus utama pada 2026. Sebab, semakin besar anggaran yang terserap, semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Ini menjadi evaluasi bersama. Ke depan penyerapan anggaran harus lebih cepat sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat," katanya.
Rikval mengungkapkan DPRD akan membahas persoalan Silpa tersebut melalui Badan Anggaran (Banggar) dalam waktu dekat. Pembahasan dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab utama rendahnya serapan anggaran sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan.
Dengan evaluasi tersebut, pemerintah daerah dan DPRD berharap anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap lebih optimal sehingga pembangunan dan pelayanan publik berjalan maksimal serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Editor : Eddy Hardiyanto