Salah satu langkah yang ditempuh adalah melibatkan ulama dan pondok pesantren, dalam upaya meningkatkan produksi pangan sekaligus membangun kesadaran masyarakat terkait pentingnya kemandirian pangan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah yang dipersiapkan sebagai kawasan penyangga pangan regional Kalimantan.
Daerah ini juga masuk dalam sasaran pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.
Menurut Hanif, langkah tersebut menjadi penting karena kondisi geopolitik dunia saat ini semakin sulit diprediksi dan berpotensi mengganggu rantai pasok pangan global.
"Salah satu tantangan terbesar dari ketidakpastian global hari ini adalah masalah pangan. Ketahanan pangan itu fondasi utama dari kedaulatan, stabilitas, dan soliditas bangsa," ungkapnya usai menghadiri Mukerda I dan Dialog Kebangsaan MUI Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (15/6/2026).
Ia mencontohkan konflik Rusia dan Ukraina yang sempat mengubah tatanan ekonomi dunia dalam waktu singkat.
Situasi tersebut menjadi pengingat bahwa setiap negara harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri ketika terjadi gangguan global.
"Kalau ada apa-apa siapa yang kemudian akan memperhitungkan kita? Nggak ada. Pada akhirnya setiap negara akan mengamankan kepentingannya masing-masing," tegasnya.
Dari Ketahanan Menuju Kedaulatan Pangan
Hanif menilai pemerintah saat ini tengah melakukan perubahan paradigma pembangunan sektor pangan.
Jika selama ini fokus hanya pada ketersediaan pangan, kini pemerintah mulai mengarahkan kebijakan menuju kedaulatan pangan.
Menurut dia, ketahanan pangan tidak cukup hanya memastikan kebutuhan masyarakat tersedia. Yang lebih penting adalah kemampuan memproduksi pangan secara mandiri tanpa ketergantungan tinggi terhadap impor.
"Selama ini kita merasa berdaulat pangan, padahal barang-barang pangan kita sebagian besar impor. Ini yang sedang direkonstruksi oleh Bapak Presiden. Kita wajib menyediakan sendiri kebutuhan pangan kita," katanya.
Karena itu, pemerintah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan pondok pesantren yang memiliki pengaruh besar hingga ke tingkat akar rumput.
Pesantren Didorong Garap Lahan Tidur
Dalam skema tersebut, pemerintah mendorong optimalisasi lahan-lahan tidur milik pesantren untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian produktif.
Selain meningkatkan produksi pangan, pesantren juga diharapkan menjadi pusat edukasi masyarakat mengenai pentingnya kemandirian pangan dan pengurangan pemborosan makanan atau food waste.
Hanif menilai langkah tersebut penting karena tingginya angka pemborosan pangan turut menambah beban kebutuhan pangan nasional.
"Sinergi yang kuat antara umara dan ulama seperti ini menjadi kunci utama untuk menyukseskan target swasembada pangan yang sedang kita kejar bersama," ujarnya.
Kalsel Disiapkan Jadi Buffer Pangan Kalimantan
Di sisi lain, pemerintah melihat Kalimantan Selatan memiliki modal besar untuk menjadi salah satu penyangga utama ketahanan pangan regional Kalimantan.
Namun, strategi yang dipilih bukan pembukaan lahan besar-besaran, melainkan intensifikasi pertanian melalui optimalisasi infrastruktur yang telah tersedia.
Menurut Hanif, jaringan irigasi primer dan sekunder di Kalimantan Selatan saat ini telah mencakup sekitar 500 ribu hektare. Sementara luas sawah eksisting hanya berkisar 300 ribu hektare.
Artinya, masih terdapat potensi besar yang belum termanfaatkan secara maksimal.
Permasalahan utama berada pada jaringan tersier yang belum tersambung ke lahan pertanian sehingga sebagian saluran irigasi belum berfungsi optimal.
"Artinya ada saluran primer dan sekunder yang belum disalurkan menjadi tersier sehingga belum memberikan manfaat maksimal. Ini yang menjadi target kita," jelasnya.
Selain memperbaiki jaringan irigasi, pemerintah juga menyiapkan pembangunan sawah baru sekitar 30 ribu hektare.
Namun, diakui hanif bahwa angka tersebut relatif kecil dibanding fokus utama pemerintah yang lebih mengutamakan peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada.
Bendungan Riam Kiwa jadi Pendukung Swasembada Pangan
Pemerintah juga menempatkan Bendungan Riam Kiwa sebagai salah satu proyek strategis pendukung swasembada pangan di Kalimantan Selatan.
Keberadaan bendungan tersebut dinilai penting, terutama untuk mengendalikan banjir saat musim hujan, sekaligus menjamin pasokan air bagi sektor pertanian sehingga produktivitas panen dapat meningkat.
Hanif mengungkapkan pembentukan kawasan swasembada pangan di Kalimantan Selatan saat ini terus dipercepat.
Pemerintah pusat bahkan telah menggelar empat hingga lima kali rapat koordinasi untuk mematangkan rencana tersebut.
Ia menargetkan lokasi kerja kawasan swasembada pangan ditetapkan pada Juli mendatang. Setelah itu pemerintah akan menyusun rencana induk yang ditargetkan selesai tahun ini sebelum implementasi program diperkuat mulai 2027.
Hanif optimistis kolaborasi pemerintah, ulama, pesantren, dan masyarakat akan mempercepat terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai daerah penyangga pangan yang tangguh bagi regional Kalimantan.
"Kalimantan Selatan harus memperkuat daya tangguh ketahanan pangan di regional Kalimantan. Itu yang paling mendasar dan menjadi target yang sedang kita siapkan bersama," pungkasnya.
Editor : Sutrisno