RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, KOTABARU – Sejumlah pemerintah daerah Kabupaten Kota di Kalsel mulai mengambil langkah mandiri untuk mengatasi persoalan blank spot yang belum sepenuhnya terselesaikan. Lambatnya realisasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dari pemerintah pusat mendorong daerah mencari solusi sendiri agar layanan publik dan akses informasi tetap berjalan.
Kabupaten Kotabaru menjadi salah satu contoh daerah yang memilih bergerak lebih cepat. Dengan wilayah kepulauan yang luas, Bumi Saijaan masih memiliki 20 desa yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi dan 44 desa lainnya mengalami kualitas jaringan yang tidak stabil.
Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebenarnya telah mengusulkan pembangunan 42 menara Base Transceiver Station (BTS) kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Namun hingga kini realisasi pembangunan masih sangat terbatas.
Baca Juga: 201 Desa di Kalsel Masih Blank Spot, Akses Informasi Warga Terhambat
“Dari 42 usulan yang kami ajukan ke pusat, baru satu yang statusnya on air atau sudah menyala,” ujar Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kotabaru, Rumansyah.
Melihat perkembangan yang berjalan lambat, pemerintah daerah memutuskan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mempercepat pemerataan akses digital.
Strategi yang dipilih bukan menunggu pembangunan menara telekomunikasi baru, melainkan memanfaatkan teknologi internet satelit. Sebanyak 100 titik layanan Starlink dipasang di kantor-kantor desa untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski berada di wilayah yang sulit dijangkau jaringan seluler.
Biaya operasional layanan tersebut ditanggung melalui APBD yang dikelola Diskominfo Kotabaru. Selain itu, pemerintah daerah juga memasang 22 titik GSM Booster atau penguat sinyal sepanjang 2024 hingga 2025 guna memperluas jangkauan layanan telekomunikasi kepada masyarakat. “Ini adalah kombinasi antara lobi ke pusat dan intervensi anggaran daerah,” tegas Rumansyah.
Langkah berbeda diterapkan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Meski telah dinyatakan bebas blank spot secara administratif, daerah tersebut masih menemukan 19 titik dengan kualitas sinyal yang belum optimal.
Pemerintah Kabupaten Tabalong memilih memperkuat konektivitas melalui Program Tabalong Smart. Melalui program itu, pemerintah menyediakan layanan WiFi gratis di desa dan kelurahan sebagai penunjang aktivitas masyarakat.
Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo Tabalong Muhammad Zainani mengatakan, pendekatan tersebut dipilih karena pembangunan jaringan WiFi merupakan kewenangan yang dapat dilakukan pemerintah daerah. “WiFi gratis ini satu-satunya ranah yang bisa ditempuh pemerintah daerah secara legal,” ujarnya.
Hingga saat ini, sebanyak 78 dari 121 desa dan kelurahan di Tabalong telah terhubung dengan layanan WiFi gratis. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah dapat terlayani pada 2026.
Inovasi serupa juga dilakukan di sektor pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Kehadiran internet satelit di SDN Juhu sempat menghadapi kendala pembiayaan karena belum adanya regulasi yang mengatur penggunaan anggaran untuk layanan tersebut.
Akibatnya, para guru harus menanggung biaya operasional internet secara mandiri sejak Juli hingga Desember 2024. Kondisi itu kemudian direspons pemerintah daerah dengan menerbitkan regulasi yang memungkinkan pembiayaan internet satelit menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui aplikasi ARKAS. “Regulasi itu ada sejak awal 2025 tadi,” kata guru SDN Juhu, Jamaluddin Rahmat.
Berbagai langkah tersebut menunjukkan pemerintah daerah tidak lagi hanya menunggu bantuan dari pusat. Melalui pemanfaatan teknologi satelit, penguatan jaringan internet lokal, serta dukungan regulasi dan anggaran daerah, upaya mempersempit kesenjangan digital di pelosok Kalimantan Selatan terus dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh akses informasi dan layanan publik yang setara.
Baca Juga: 201 Desa di Kalsel Masih Blank Spot, Akses Informasi Warga Terhambat
(ibn/dza/jum/zkr/mal/mud/sbx)
Editor : Arief