RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN – Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Hero Setiawan menghadiri Public Communication Summit 2026 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan (Diskominfo Kalsel) di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).
Kehadiran Wakil Bupati yang akrab disapa Iwan Alabio itu merupakan amanah langsung dari Bupati HSU, H Sahrujani sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten HSU (Pemkab HSU) dalam memperkuat kualitas komunikasi publik dan penyebaran informasi yang akurat kepada masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Hero Setiawan didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosand) HSU, Jony Rahman. Ia menilai Public Communication Summit menjadi wadah penting untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengelola informasi dan isu-isu publik yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kegiatan ini memberikan wawasan dan penguatan dalam pengelolaan isu publik sehingga narasi dan informasi yang berkembang dapat selaras dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat,” ujarnya.
Menurut Hero, komunikasi publik yang baik menjadi salah satu kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Karena itu, setiap informasi yang disampaikan harus akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai tantangan komunikasi publik saat ini semakin kompleks seiring derasnya arus informasi di era digital. Tidak jarang masyarakat menerima informasi yang tidak utuh sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap suatu persoalan.
“Sering kali informasi yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena adanya penyampaian yang berbeda-beda dari berbagai pihak. Akibatnya, persepsi masyarakat terhadap suatu isu juga menjadi berbeda,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, Hero berharap berbagai pengetahuan dan strategi komunikasi yang diperoleh dapat diterapkan di lingkungan Pemkab HSU.
Ia menegaskan Pemkab HSU akan terus memperkuat sinergi dengan insan media, baik media cetak, elektronik, daring, maupun para pegiat media sosial, guna memastikan informasi yang diterima masyarakat bersumber dari data dan fakta yang valid.
Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyelaraskan strategi komunikasi dan publikasi antarperangkat daerah agar pesan yang disampaikan memiliki tujuan yang jelas dan mudah dipahami masyarakat.
“Harapannya, informasi yang beredar di ruang publik maupun media sosial benar-benar berdasarkan fakta dan data yang valid, bukan narasi yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia optimistis kolaborasi yang baik antara Pemerintah dan media akan mendorong terciptanya komunikasi publik yang lebih efektif, transparan, dan terpercaya. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang semakin baik dan partisipatif.
Public Communication Summit 2026 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Daerah, insan media, dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam membangun komunikasi publik yang kredibel di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Editor : Fauzan Ridhani