RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Kandangan - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM terus mendorong pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk dan kemasan agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta memiliki nilai jual lebih tinggi.
Namun di tengah upaya tersebut, kenaikan harga bahan baku justru menjadi tantangan baru bagi pelaku usaha.
Harga plastik kemasan yang ikut terdampak situasi geopolitik global membuat biaya produksi semakin meningkat, sehingga banyak pelaku UMKM memilih bertahan dengan pola usaha yang sudah berjalan.
Mereka khawatir perubahan kemasan akan berdampak pada kenaikan harga jual dan memengaruhi daya beli konsumen.
“Dengan kondisi seperti ini, untuk mengajak pelaku UMKM mengubah kemasan tantangannya semakin sulit, karena biaya produksinya akan semakin mahal. Ini yang menjadi pertimbangan para pelaku UMKM,” ujar Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, M. Afif Bizri, Minggu (31/5/2026).
Meski demikian, pelaku usaha di sektor kerupuk dan keripik masih mampu mempertahankan pemasaran hingga ke luar daerah bahkan antarprovinsi di Kalimantan.
Produk mereka tetap diminati karena menyasar pasar menengah ke bawah dengan harga yang terjangkau tanpa memerlukan kemasan premium.
“Pelaku UMKM di bidang kerupuk maupun keripik masih terus berjalan melakukan pemasaran ke luar daerah bahkan antarprovinsi di Kalimantan. Mereka menyasar pasar kelas bawah dengan harga seribuan per kemasan karena tidak memerlukan model kemasan yang mahal,” tambah Afif.
Selain persoalan biaya produksi, pemerintah daerah juga menyoroti masih lemahnya pengelolaan keuangan di kalangan pelaku UMKM.
Sebagian pelaku usaha dinilai belum mampu memisahkan uang hasil penjualan untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan pribadi, sehingga modal usaha sering kali terpakai sebelum diputar kembali.
“Ini yang menjadi perhatian kami, sehingga kami juga memfokuskan sosialisasi untuk mengajari para pelaku mengelola uang usahanya dengan baik,” ungkap Afif.
Sebagai upaya membantu pelaku usaha yang mengalami keterbatasan modal, pemerintah daerah juga berencana menghadirkan program pinjaman modal dengan bunga nol persen melalui kerja sama dengan pihak perbankan. Program tersebut diharapkan dapat membantu UMKM memperoleh tambahan modal usaha sesuai kebutuhan mereka.
“Nanti kami akan menjalin kerja sama dengan bank untuk menjalankan program ini, jadi pelaku UMKM bisa meminjam modal sesuai kebutuhan mereka,” pungkas Afif.
Editor : Sutrisno