RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, AMUNTAI - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Pemkab HSU) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati HSU, H Sahrujani dan Hero Setiawan, Pemkab HSU sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung H Sahrujani bersama Ketua DPRD HSU, Fadillah SM pada kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalsel di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalsel, Banjarbaru, Selasa (26/5/2026).
Turut mendampingi Bupati HSU dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah HSU, Adi Lesmana beserta jajaran satuan kerja perangkat daerah terkait.
Penyerahan opini WTP dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto.
Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas penyusunan laporan keuangan daerah yang dinilai telah sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan.
Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemkab HSU dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan profesional.
H Sahrujani mengatakan raihan WTP ke-11 bukan hanya sebuah penghargaan administratif, melainkan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan itu sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan daerah agar pembangunan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Prestasi ini merupakan hasil sinergi seluruh jajaran pemerintah daerah. Kami akan terus mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan sesuai aturan,” ujarnya.
Dengan capaian tersebut, Kabupaten HSU kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang konsisten menjaga kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Editor : Fauzan Ridhani