RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Pelaihari - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tanah Laut (Tala) terus menelusuri dugaan penyelewengan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi untuk nelayan.
Klarifikasi dilakukan dengan memanggil admin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) hingga pengangkut BBM.
Kepala DKPP Tala, Muhammad Kusri mengatakan pihaknya kini tengah mencocokkan data penyaluran solar subsidi setelah muncul laporan dugaan penyimpangan.
“Admin dan pengangkut BBM sudah kami undang untuk mencocokkan data. Kami ingin persoalan ini dapat diurai hingga tuntas,” ujarnya, Senin (25/5/2026).
Kasus ini mencuat setelah aksi damai gabungan mahasiswa Tuntung Pandang dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di DPRD Tala beberapa waktu lalu.
Aspirasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama nelayan, mahasiswa, dan anggota dewan.
Kusri menyebut pihaknya sedang menelusuri seluruh rantai distribusi solar subsidi, mulai dari pengiriman oleh PT Pertamina hingga penyaluran ke nelayan.
“Karena ada aspirasi mahasiswa terkait dugaan penyelewengan BBM subsidi bagi nelayan, seluruh alur distribusi kami telusuri,” katanya.
DKPP Tala juga menjadwalkan turun kelapangan pada Selasa (26/5/2026) untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi data penyaluran BBM subsidi ke nelayan.
“Data pengangkut sudah kami ambil. Besok kami lakukan klarifikasi dan verifikasi kepada nelayan untuk mencocokkan laporan dari admin dan operator penyaluran solar nelayan,” jelasnya.
Ia menerangkan, surat rekomendasi penyaluran solar subsidi kini telah dilengkapi barcode dan dibuat dalam tiga rangkap untuk nelayan, DKPP Tala, serta pengelola atau SPBUN.
Menurut Kusri, kuota solar subsidi yang direkomendasikan DKPP Tala mencapai 65 ribu kiloliter. Namun, realisasi penyaluran sementara tercatat sekitar 61 ribu kiloliter.
“Kalau yang tersalurkan hanya 61 ribu kiloliter, maka menjadi tugas kami mencari tahu nelayan mana yang tidak mengambil jatah solar tersebut,” tegasnya.
Editor : Sutrisno