RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, AMUNTAI – Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali menorehkan capaian membanggakan di bidang kebencanaan. Pada 2025, HSU berhasil menempati peringkat kedua terendah Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kalimantan Selatan.
Capaian tersebut menjadi indikator positif terhadap upaya Pemkab HSU dalam memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan kebencanaan secara terpadu. Semakin rendah nilai IRB, maka semakin baik tingkat pengurangan risiko bencana di suatu daerah.
Kepala Pelaksana BPBD HSU, Syamrani mengatakan keberhasilan tersebut tidak lepas dari arahan kepala daerah serta kerja sama lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mendukung program kebencanaan.
“Alhamdulillah, atas arahan pimpinan dan kerja sama SKPD terkait, indeks risiko bencana tahun 2025 kita berada di peringkat kedua terendah,” ujarnya pada media ini Senin (25/5/2026).
Menurut Syamrani terdapat sejumlah faktor yang menjadi kunci keberhasilan HSU menekan indeks risiko bencana. Salah satunya realisasi program pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang mencapai 100 persen dengan terbentuknya lima desa tangguh bencana.
Selain itu, realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan kebencanaan juga mencapai 99,01 persen. BPBD HSU bersama instansi terkait turut melakukan normalisasi sungai sebagai langkah antisipasi banjir yang selama ini menjadi salah satu ancaman utama di wilayah tersebut.
Tak hanya fokus pada infrastruktur, peningkatan kapasitas aparatur dan pegiat kebencanaan juga terus dilakukan melalui pelatihan mitigasi, pelatihan penanganan kedaruratan, hingga pelatihan dasar manajemen bencana.
Syamrani menambahkan kelengkapan dokumen perencanaan kebencanaan turut menjadi faktor penting dalam pengurangan risiko bencana. Dokumen tersebut meliputi Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, hingga Rencana Kontinjensi Bencana.
Di sisi lain, kesiapan logistik kebutuhan pokok saat terjadi bencana juga terus diperkuat melalui koordinasi sejumlah SKPD terkait.
“Respons cepat dan aktivasi kedaruratan kini semakin baik. Selain itu, keterlibatan berbagai unsur kelembagaan juga sangat membantu dalam penanganan darurat,” katanya.
Ia menyebut unsur yang terlibat dalam penanganan kebencanaan meliputi TNI, Polri, pemerintah daerah, BUMD, organisasi kemasyarakatan, hingga relawan swadaya masyarakat.
Dengan capaian tersebut, BPBD HSU berharap kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana terus meningkat sehingga risiko bencana di daerah dapat semakin ditekan.
Editor : Fauzan Ridhani