RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, KOTABARU – Dinas Perikanan dan Budi Daya Kotabaru mulai bergerak mempercepat pengembangan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Program yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI itu digadang menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sebagai langkah awal, Dinas Perikanan Kotabaru sebelumnya menggelar Sosialisasi Budi Daya Tematik sekaligus pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih pada Rabu (20/5/2026).
Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, Khairil Fajri melalui Kepala Bidang Penangkapan, Tony Ahmadi, mengatakan pemerintah daerah kini fokus mendampingi proses administrasi serta pengusulan lokasi program.
“Peran kami di daerah sebagai fasilitator, mendampingi administrasi dan pengajuan lokasi. Saat ini sudah ada enam calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang masuk tahap survei kedua,” ujarnya, Jumat (22/5).
Enam wilayah yang masuk dalam daftar calon lokasi meliputi Desa Tanjung Seloka, Desa Kerayaan, Desa Tanjung Lalak Selatan, Desa Rampa di Pulau Sebuku, Desa Tanjung Semalantakan, dan Desa Pantai.
Tony menjelaskan, desa yang ingin mengikuti program tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan.
Salah satu syarat utama ialah kesiapan lahan yang bersih, tidak bermasalah secara hukum, serta memiliki legalitas yang jelas.
Lahan utama yang dibutuhkan sekitar dua hektare dengan tambahan kawasan penyangga seluas 0,5 hektare.
Jika lolos seleksi, kawasan tersebut akan mendapatkan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari gudang pendingin, dermaga, sentra UMKM, hingga infrastruktur pendukung lainnya.
“Tujuan utama KNMP adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menata kawasan pesisir agar lebih produktif,” jelasnya.
Selain sektor nelayan tangkap, Dinas Perikanan juga mendorong Program Budi Daya Tematik yang nantinya dikelola melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Program tersebut akan menggunakan sistem budi daya berbasis bioflok dengan komoditas utama ikan nila dan lele.
Untuk menjalankannya, desa diwajibkan menyediakan lahan minimal 1.000 meter persegi.
Menariknya, hasil panen budi daya tersebut diprioritaskan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Apabila produksi melimpah, hasil budi daya baru dapat dipasarkan kepada masyarakat umum.
Dinas Perikanan Kotabaru pun menargetkan minimal satu lokasi budi daya tematik tersedia di setiap kecamatan sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan lokal.
“Kami akan fokus menjalankan program ini sebagai bagian mendukung program nasional sekaligus arahan pimpinan daerah,” tutup Tony.
Editor : Eddy Hardiyanto