RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarbaru - Penolakan yang disampaikan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Selatan terhadap film dokumenter Pesta Babi memicu gelombang kritik di media sosial.
Alih-alih meredam polemik, seruan tersebut justru membuat film itu semakin ramai diperbincangkan publik.
Kontroversi bermula setelah akun Instagram @dpdknpikalsel mengunggah pernyataan penolakan terhadap film dokumenter tersebut.
Dalam unggahan itu, KNPI Kalsel menyebut film Pesta Babi sebagai bentuk “kolonialisme di zaman sekarang” yang dinilai berpotensi memecah persatuan, menimbulkan prasangka, serta memperkeruh suasana di tengah keberagaman masyarakat.
Unggahan itu kemudian diserbu beragam komentar warganet, hingga akhirnya dihapus hilang dari beranda kanal Instagram @dpdknpikalsel. Selain itu akun tersebut juga menutup seluruh kolom komentar di unggahannya.
Polemik penolakan film dokumenter Pesta Babi oleh DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Selatan pun terus menuai tanggapan.
Kali ini kritik datang dari Koordinator Social Justice Institute Kalimantan (SJIK), Wira Surya Wibawa.
Aktivis yang bergerak di bidang kajian HAM, sosial, demokrasi, dan isu publik itu menilai penolakan terhadap film dokumenter tersebut menunjukkan masih adanya ketakutan terhadap ruang diskusi dan suara kritis terkait Papua.
“Ketika sebuah karya jurnalistik atau film dokumenter dianggap ancaman hanya karena mengangkat penderitaan rakyat, konflik sosial, dan praktik kekerasan di Papua, maka yang sebenarnya sedang dipertanyakan bukan filmnya, melainkan keberanian kita menerima kenyataan,” ujar Wira dalam keterangannya, Kamis (14/5).
Wira mempertanyakan alasan penolakan terhadap film tersebut apabila isi dokumenter dinilai berangkat dari fakta lapangan, kesaksian masyarakat, dan realitas sosial di Papua.
“Kalau sebuah film yang berisi fakta lapangan, kesaksian, dan realitas sosial dianggap berbahaya, maka kita perlu bertanya. Apakah yang ditakuti itu filmnya, atau fakta-fakta yang selama ini disembunyikan?” ucapnya.
Ia menegaskan film Pesta Babi bukan propaganda separatis seperti yang kerap dituduhkan sejumlah pihak.
Menurutnya, dokumenter itu justru membuka ruang dialog mengenai konflik sosial, ketimpangan pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, hingga pendekatan militeristik di Papua.
“Film ini penting karena membuka ruang agar masyarakat Indonesia melihat Papua bukan hanya dari sudut pandang negara, tetapi juga dari sudut pandang rakyat Papua sendiri,” katanya.
Wira juga menilai penolakan terhadap pemutaran film tanpa membuka ruang diskusi mencerminkan gejala anti-demokrasi.
“Demokrasi yang sehat tidak takut pada kritik, tidak takut pada karya seni, dan tidak takut pada suara korban,” ujarnya.
Menanggapi polemik yang berkembang, Ketua DPD KNPI Kalsel Andi Rustianto menegaskan sikap organisasinya hanya berupa imbauan moral dan organisatoris demi menjaga kondusivitas daerah.
“Dalam poster maupun pernyataan resmi yang kami sampaikan, tidak terdapat unsur ajakan melawan hukum ataupun tindakan pidana,” ujar Andi melalui akun Instagram resmi KNPI Kalsel.
Ia menyebut sikap tersebut merupakan bentuk kehati-hatian terhadap tayangan yang masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Menurutnya, apabila ada organisasi kepemudaan, komunitas, maupun pihak lain yang menggelar kegiatan nonton bareng atau aktivitas lain terkait film tersebut, maka hal itu berada di luar tanggung jawab pribadi maupun organisasi KNPI Kalsel.
“Sebagai ketua, saya memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas organisasi, persatuan pemuda, dan suasana daerah tetap kondusif,” katanya.
Editor : Sutrisno