RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, JAKARTA – Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) H Sahrujani, bersama Ketua Komisi II DPR RI dan tujuh kepala daerah se-Kalsel mengikuti audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) yang diterima Anggota VI BPK RI.
Pertemuan berlangsung hangat dan membahas berbagai persoalan terkait pengelolaan keuangan daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penataan aset pemerintah daerah.
Dalam audiensi tersebut, Sahrujani mengatakan pemerintah daerah membutuhkan arahan dan bimbingan dari BPK agar pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSU semakin baik, tertib, dan sesuai aturan.
“Kami tentu ingin terus belajar dan meminta arahan dari BPK, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik, transparan, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda meminta BPK memberikan gambaran dan arahan kepada pemerintah daerah terkait berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan, termasuk contoh keberhasilan daerah yang dinilai mampu menjalankan tata kelola keuangan secara baik dan akuntabel.
Selain itu, para Kepala Daerah juga meminta masukan mengenai langkah-langkah peningkatan PAD tanpa bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
Anggota VI BPK RI, Fathan mengaku terkesan karena baru pertama kali menerima kunjungan delapan kepala daerah sekaligus dalam satu audiensi.
“Ini sangat baik. Artinya ada semangat bersama untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Fathan menyarankan agar biro dan pengelola keuangan daerah rutin mengikuti bimbingan teknis (bimtek) guna meminimalkan kesalahan administrasi, seperti kekeliruan kode belanja maupun administrasi lainnya.
Menurutnya, fungsi pencegahan harus lebih dikedepankan agar persoalan administrasi tidak berkembang menjadi temuan yang lebih besar.
Karena itu, pihak BPK membuka diri kepada seluruh pemerintah daerah untuk melaksanakan bimtek maupun konsultasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang baik dan sesuai aturan. Selain pengelolaan keuangan, persoalan manajemen aset daerah juga menjadi perhatian dalam audiensi tersebut.
Ketua Komisi II DPR RI menegaskan legalitas tanah harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum aset dicatat agar tidak menimbulkan konflik maupun persoalan hukum di kemudian hari.
Dalam pertemuan itu juga disampaikan bahwa Kalsel termasuk daerah yang cukup baik dalam pengelolaan keuangan dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Meski demikian, inovasi dan kolaborasi dinilai tetap perlu ditingkatkan agar tata kelola keuangan daerah semakin baik, profesional, dan tepat sasaran.
Di akhir audiensi, Ketua Komisi II DPR RI kembali mendorong agar BPK memfasilitasi pelaksanaan bimtek bagi seluruh kepala daerah yang hadir sehingga pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin tertib administrasi dan akuntabel.
Editor : Fauzan Ridhani