RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjaramasin - Ribuan Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi persoalan serius di Kota Banjarmasin. Berdasarkan data Verifikasi Validasi Anak Tidak Sekolah (Verval ATS) tahun 2025, jumlahnya mencapai sekitar 7.378 anak.
Secara umum, persoalan ATS juga masih menjadi pekerjaan rumah dunia pendidikan di Kalimantan Selatan (Kalsel). Berdasarkan data 2025, jumlah anak yang tidak mengenyam pendidikan formal di Kalsel mencapai sekitar 60.996 anak. Angka itu mencakup jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA.
Meski Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Selatan (Kalsel) memperkirakan angka riil ATS di Banjarmasin sekitar 3.000 anak, Pemerintah Kota tetap menggunakan angka konservatif 7.378 anak sebagai dasar penyusunan kebijakan penanganan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Ryan Utama mengatakan, tingginya angka ATS menjadi perhatian serius pihaknya. Karena itu, Pemko mulai menjalankan program Berkat (Bersama Kita Atasi Anak Tidak Sekolah) sebagai langkah penanganan.
“Pada 2026 ini sudah ada sekitar 500 anak yang kita intervensi melalui program Berkat,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).
Ryan menjelaskan, ada tiga kategori yang menjadi prioritas penanganan. Yakni anak yang bekerja di usia sekolah, menikah dini, serta anak yang terkendala faktor ekonomi keluarga.
Menurutnya, program tersebut dijalankan dengan melibatkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) swasta agar anak-anak yang putus sekolah tetap bisa memperoleh akses pendidikan. “Kita sudah lakukan upaya melalui program Berkat ini,” ujarnya.
Ia berharap langkah tersebut mampu menekan angka ATS di Kota Banjarmasin sekaligus memutus persoalan putus sekolah yang selama ini masih menjadi tantangan dunia pendidikan.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Neli Listriani menilai tingginya angka ATS harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, kondisi tersebut dinilai dapat berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa mendatang.
Menurut politisi Gerindra ini, pemerintah perlu lebih gencar melakukan sosialisasi terkait program sekolah gratis bagi anak-anak putus sekolah agar informasi tersebut benar-benar sampai ke masyarakat.
“Program sekolah gratis harus lebih masif disosialisasikan, terutama bagi anak-anak yang putus sekolah agar mereka kembali mendapatkan akses pendidikan,” ujarnya.
Ia juga mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah kota, kecamatan hingga kelurahan untuk kembali melakukan pendataan ATS secara menyeluruh di lapangan.
“Perlu sinergi bersama camat dan kelurahan untuk mendata kembali anak-anak putus sekolah, sekaligus memastikan mereka yang ingin kembali bersekolah mendapat jaminan dan pendampingan,” katanya.
Ia berharap langkah tersebut mampu menekan angka ATS di Kota Banjarmasin sekaligus memutus persoalan putus sekolah yang selama ini masih menjadi tantangan dunia pendidikan.
Editor : M Oscar Fraby