RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarbaru - Ketimpangan akses digital di Kalimantan Selatan masih terlihat nyata. Data terbaru Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, dari total 201 desa yang masuk kategori blank spot, sebagian besar terkonsentrasi di sejumlah kabupaten dengan jumlah cukup signifikan.
Data hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Blank Spot 2026 mencatat, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi daerah dengan jumlah wilayah tanpa sinyal terbanyak, yakni 42 desa.
Posisi berikutnya ditempati Barito Kuala dengan 39 desa blank spot, disusul Balangan 30 desa dan Tanah Laut 24 desa.
Kemudian sebanyak 20 desa di Kotabaru juga tercatat sebagai desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.
Kondisi ini kontras dengan sejumlah daerah lain seperti Banjarmasin, Banjarbaru, Tapin, dan Tabalong yang telah mencapai 100 persen desa bebas blank spot.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muslim, menyebut bahwa wilayah yang masih blank spot itu umumnya berada di daerah dengan tantangan geografis tinggi. Seperti kawasan pesisir, pegunungan, dan daerah aliran sungai.
Diakuinya, kondisi geografis itulah yang menjadi faktor utama terjadinya kesenjangan tersebut.
“Kondisi ini berdampak langsung pada layanan publik dan menghambat pertumbuhan ekonomi digital di masyarakat,” ujarnya.
Persoalan tidak hanya berhenti pada faktor alam, menurutnya keterbatasan infrastruktur dasar seperti listrik serta persoalan teknis di lapangan turut memperlambat pemerataan akses digital.
“Wilayah-wilayah ini membutuhkan penanganan khusus karena keterbatasan akses dan infrastruktur pendukung,” imbuhnya.
Jika dihitung secara keseluruhan, dari total 2.015 desa di Kalimantan Selatan, sebanyak 1.814 desa atau sekitar 91 persen telah terbebas dari blank spot.
“Sisanya, sekitar 9 hingga 10 persen inilah yang masih jadi PR kita,” imbuhnya.
Pihaknya kini sedang memfokuskan upaya pada desa-desa tersisa melalui penguatan sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota, penyedia layanan telekomunikasi, puserta dukungan infrastruktur kelistrikan dari PLN.
Sinkronisasi data juga menjadi perhatian agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih antara program pusat dan daerah.
Dengan fokus pada wilayah dengan jumlah blank spot tertinggi, Pemprov berharap kesenjangan akses digital di Kalimantan Selatan dapat segera ditekan secara signifikan.
Sebelumnya, Asisten III Setdaprov Kalsel, Dinansyah, mengakui tidak semua desa blank spot dapat ditangani melalui skema anggaran pusat, khususnya yang tidak masuk kategori 3T.
Situasi ini membuat percepatan penanganan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah dan operator, termasuk dalam penyediaan lahan dan dukungan infrastruktur dasar.
“Tanpa kerja sama yang kuat, kesenjangan akses digital ini akan sulit dituntaskan,” ujarnya usai rakor Senin (4/5).
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Telematika Kemenko Polhukam, Marsma TNI Agus Pandu Purnama, memastikan data tersebut akan dibawa ke tingkat pusat guna mendapat perhatian dan tindak lanjut lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Kami akan memonitor hasil Rakor ini agar implementasinya efektif dan efisien,” tegasnya.
Data yang dihimpun dari setiap daerah, akan menjadi dasar intervensi lanjutan, termasuk percepatan pembangunan jaringan dan dukungan kelistrikan di wilayah prioritas.
“Targetnya desa-desa prioritas segera mendapatkan akses digital yang layak. sehingga masyarakat di wilayah pelosok dapat menikmati manfaat ekonomi digital serta kemudahan akses informasi secara merata,” pungkasnya.
Editor : M Oscar Fraby