RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Kotabaru - Ruang Rapat Koordinasi DPRD Kotabaru mendadak riuh, Senin (4/5) siang.
Di sana digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan pendistribusian BBM yang dikeluhkan pelangsir, nelayan, hingga aparatur desa.
Sorotan utama dalam RDP kali ini adalah nasib para pelangsir yang selama ini menjadi nadi distribusi BBM ke wilayah pelosok dan kepulauan.
Arbain, Ketua Organisasi Speedboat yang mewakili para pelangsir, mengungkapkan keluh kesahnya.
Ia menyebut sejak tanggal 1 Mei, akses mereka untuk mendapatkan BBM di SPBU tertutup rapat.
"Kami minta kebijaksanaan. Di lapangan, kami sudah tidak bisa lagi mengambil minyak. Kami butuh inisiatif dan solusi nyata dari Pertamina agar kami bisa kembali bekerja," keluh Arbain.
Senada dengan itu, Nasri, pelangsir yang kerap menyuplai kebutuhan warga pulau, memaparkan realitas pahit di lapangan.
Larangan penggunaan jeriken dan ketatnya pengawasan yang berujung pada penangkapan membuat pasokan BBM ke daerah kepulauan terhenti total.
"Orang pulau sekarang menjerit. Jeriken dilarang, SPBU dilarang melayani pelangsir. Kalau kami berhenti, warga di pulau mau dapat bbm dari mana?" cetusnya.
Tak hanya pelangsir, sektor perikanan pun terdampak. Suparman, perwakilan nelayan mengingatkan bahwa BBM bukan sekadar untuk mobilitas, melainkan nyawa bagi mesin genset yang menjadi perangkat krusial dalam operasional penangkapan ikan di laut.
Kondisi ini diperparah dengan dilema hukum yang menghantui. Kepala Desa Hilir Muara, yang wilayahnya didominasi warga nelayan, mengakui adanya sanksi pidana bagi pelangsir.
Namun, ia mempertanyakan apakah penegakan hukum harus dilakukan dengan cara mengunci mata pencaharian warga tanpa memberikan alternatif.
"Memang ada sanksi pidana, tapi apakah harus sampai mematikan langkah teman-teman pelangsir. Perlu ada komitmen dari Pemda dan aparat penegak hukum untuk mencari titik tengah," ujar Kades Hilir Muara.
Menanggapi hal itu, perwakilan Pertamina Kotabaru, Faisal, berusaha menenangkan suasana. Ia menjamin bahwa stok BBM di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Kotabaru dalam kondisi sangat aman, mulai dari ketersediaan di dermaga hingga kedatangan kapal tanker.
"Jangan khawatir, sarana kita aman. Bahkan kami siap melakukan penyaluran di hari Minggu untuk mengurangi antrean panjang yang terjadi akibat kepanikan masyarakat (panic buying) karena isu geopolitik dan harga," jelas Faisal.
Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya juga dituntut untuk memastikan pengawasan agar distribusi tidak diselewengkan.
"Kami butuh dukungan untuk memastikan pengawasan ini benar-benar berjalan dan tidak ada oknum yang bermain di lapangan," tambahnya.
Sementara itu, Awaludin Wakil Ketua DPRD Kotabaru selaku pemimpin rapat, memberikan catatan kritis.
Ia memahami bahwa keberadaan pelangsir dan pemilik speedboat di satu sisi dianggap tidak aman secara regulasi, namun di sisi lain, mereka adalah pendistribusi utama ke wilayah pesisir yang tidak terjangkau SPBU.
"Kotabaru ini daerah kepulauan. SPBU tidak ada di tengah laut. Kita harus cari solusi bersama, seperti yang pernah dilakukan di masa lalu. Jangan sampai aturan malah memutus akses energi bagi rakyat kecil," tegas Awaludin.
Sebagai langkah konkret, muncul usulan agar Pemerintah Daerah duduk bersama aparat penegak hukum untuk membuat komitmen atau diskresi khusus, termasuk kemungkinan menambah kuota stok agar antrean panjang beberapa hari terakhir bisa segera terurai.
Editor : Sutrisno