BANJARBARU - Terobosan di sektor pariwisa mengantarkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, M Syarifuddin meraih Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB). Ia menjadi satu dari sedikit pejabat di Indonesia yang dinilai layak menerima penghargaan tersebut berkat inovasi digital yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan ekonomi daerah.
Kepastian itu diperoleh setelah Syarifuddin menjalani tahapan akhir seleksi KPLB periode Mei 2026 di Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
Dalam sidang presentasi final yang digelar di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Selasa (21/4) lalu, ia memaparkan berbagai inovasi strategis di hadapan panelis yang dipimpin Wakil Kepala BKN RI, Suharmen.
Berdasarkan data Pemprov Kalsel dan BKN, Syarifuddin berhasil menembus seleksi ketat dan masuk dalam jajaran terbatas pejabat yang memperoleh KPLB tahun ini. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) dengan prestasi kerja luar biasa serta kontribusi nyata bagi negara dan masyarakat. “Ini bukan sekadar mengikuti tren digital, tetapi solusi konkret untuk memangkas birokrasi data dan mempercepat promosi potensi daerah secara real-time,” ujar Syarifuddin.
Fokus penilaian utama berasal dari rekam jejaknya saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel periode 2020–2025. Sejumlah inovasi yang diusung dinilai berhasil mendorong transformasi sektor pariwisata berbasis digital.
Salah satunya melalui aplikasi SIDAPAKASE, platform data pariwisata terintegrasi yang menghubungkan informasi destinasi, akomodasi, hingga pelaku ekonomi kreatif dalam satu sistem. Inovasi tersebut dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses informasi bagi wisatawan sekaligus memperkuat promosi daerah.
Tak hanya berbasis digital, Syarifuddin juga dinilai berhasil mendorong konektivitas internasional melalui pembukaan kembali rute penerbangan Kuala Lumpur–Banjarmasin. Langkah itu terbukti meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus menggerakkan ekonomi daerah pascapandemi.
Saat ini, ia terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital di lingkungan Pemprov Kalsel. Ditegaskannya, inovasi harus menjadi budaya kerja birokrasi. “Transformasi digital harus memberi dampak nyata, baik pada pelayanan publik maupun peningkatan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Sisi lain, Wakil Kepala BKN RI, Suharmen, menegaskan bahwa KPLB hanya diberikan kepada ASN dengan capaian luar biasa. “KPLB diberikan kepada ASN yang menunjukkan prestasi kerja sangat luar biasa dan memberikan manfaat nyata bagi negara atau masyarakat,” terangnya.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief