BANJARBARU – Menteri LH periode 2024–2026 yang kini menjabat Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengakui masih ada sejumlah pekerjaan rumah di sektor lingkungan yang belum tuntas.
Kendati demikian, Hanif mengaku optimistis terhadap pengalaman dan rekam jejak Jumhur dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ia berharap kepemimpinan Jumhur mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan tersebut.
“Dengan pengalaman dan rekam jejak panjang yang dimiliki Pak Menteri, saya optimistis pengelolaan serta pengendalian lingkungan hidup di Indonesia akan semakin meningkat dan berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Sementara, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh. Jumhur Hidayat langsung menegaskan arah kebijakan barunya usai dilantik, Rabu (29/4). Ia mendorong penerapan environmental ethics atau etika lingkungan masuk dalam kurikulum pendidikan sejak dini.
Menurutnya, penanaman etika lingkungan menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan di masa depan. Maka, kesadaran itu harus dibangun sejak bangku sekolah hingga perguruan tinggi. “Kalau etika lingkungan sudah tertanam sejak dini, maka dalam kondisi apa pun seseorang akan tetap menjaga lingkungan, bahkan saat memimpin perusahaan besar,” tegasnya dalam keterangan resminya.
Ia juga menyoroti praktik investasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi mengorbankan kelestarian lingkungan. Ia memastikan, ke depan pemerintah tetap mendorong aktivitas industri, namun harus diiringi kepatuhan terhadap standar lingkungan.
Dengan begitu, keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan dapat terjaga. “Industri tetap jalan, tapi standar lingkungan harus dipatuhi,” tegasnya.
Di sisi internal, Jumhur meminta seluruh jajaran KLH/BPLH memperkuat kolaborasi dan menghadirkan kontribusi nyata di lapangan. Ia menekankan pentingnya ide dan terobosan dari seluruh pegawai untuk memastikan kebijakan berjalan efektif. “Berikan gagasan terbaik yang kita miliki, dan pastikan kita bisa bergerak bersama sesuai arahan Presiden,” tekannya.
Jangan Sekadar Ganti Kursi, Krisis Lingkungan Bukan Sekadar Fenomena Alam
SEMENTARA, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup (LH) yang baru, Moh Jumhur Hidayat, agar tidak sekadar “ganti kursi” di tengah krisis lingkungan yang kian parah.
Direktur Eksekutif WALHI Kalsel, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, menegaskan bahwa pelantikan Jumhur harus menjadi momentum perubahan nyata, bukan sekadar pergantian administratif. “Di tengah kondisi lingkungan yang terus memburuk, publik tentu menunggu langkah konkret dari pemerintah,” tekan Raden, Kamis (30/4).
Pasalnya, ia menyebut bahwa selama ini masyarakat hidup dalam bayang-bayang krisis lingkungan yang tak kunjung terselesaikan. Persoalan di sektor industri ekstraktif, eksploitasi kawasan hutan, hingga ekspansi perkebunan kelapa sawit dinilai terus berlangsung tanpa kontrol tegas. “Negara terkesan abai, sementara korporasi semakin leluasa memperluas dampak kerusakan,” tegasnya.
Menurutnya, krisis lingkungan di Indonesia tidak lagi bersifat sektoral, melainkan sudah menjadi krisis sistemik yang terjadi lintas generasi kepemimpinan. Pergantian presiden maupun menteri disebut belum membawa perubahan signifikan terhadap perbaikan tata kelola lingkungan.
Dampak krisis ekologis tersebut dirasakan langsung di daerah, termasuk di Kalimantan Selatan. Banjir yang berulang setiap musim hujan serta kabut asap saat kemarau akibat kebakaran hutan dan lahan menjadi bukti nyata.
Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan sekadar fenomena alam, melainkan akibat kegagalan kebijakan dan tata kelola lingkungan. Karena itu, ia menantang Menteri Jumhur untuk berani mengambil langkah tegas dan progresif dalam membenahi kebijakan lingkungan.
Pendekatan normatif dinilai tidak lagi cukup menghadapi kompleksitas persoalan yang ada. Ia juga menekankan pentingnya keberanian politik untuk mengevaluasi kebijakan secara menyeluruh, “Terutama regulasi yang dinilai melemahkan perlindungan lingkungan, seperti Undang-Undang Cipta Kerja,” tegas Raden
Selain itu, praktik eksploitasi sumber daya alam yang merusak harus dihentikan, disertai penegakan hukum lingkungan yang adil dan tidak tebang pilih. WALHI Kalsel juga mendorong pemerintah untuk mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan Iklim, sebagai instrumen penting dalam melindungi masyarakat terdampak krisis iklim.
Bagi Walhi, jabatan Menteri Lingkungan Hidup bukan sekadar posisi administratif. Menurutnya posisi tersebut adalah amanah besar untuk menyelamatkan ruang hidup rakyat serta masa depan generasi mendatang. “Jika tidak ada perubahan arah kebijakan yang fundamental, maka pergantian ini hanya akan menjadi bagian dari siklus kegagalan yang terus berulang,” pungkasnya.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief