BANJARBARU — Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Hj Neni Hendriyawaty, menyoroti praktik kredit macet dengan skema denda berjalan yang terus berbunga. Ia menilai kondisi ini semakin memberatkan masyarakat, meski banyak debitur memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya.
Menurut Neni, keluhan masyarakat terus bermunculan terkait membengkaknya tagihan akibat denda yang terus bertambah dan bahkan dikenakan bunga. Hal ini membuat jumlah kewajiban sulit dijangkau.
“Banyak masyarakat sebenarnya mau membayar. Tapi karena denda berjalan dan berbunga, nilainya jadi sangat besar,” ujarnya.
Ia juga menyinggung peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meninjau kembali aturan yang ada. Pasalnya, pihak kreditur kerap beralasan praktik tersebut sudah sesuai regulasi dan berada di bawah pengawasan OJK.
“Perlu ada evaluasi dari OJK. Karena di lapangan, kreditur selalu beralasan ini sudah sesuai aturan dan kesepakatan kedua belah pihak,” tegasnya.
Namun demikian, Neni memahami bahwa kesepakatan antara debitur dan kreditur kerap terjadi dalam kondisi terpaksa. Banyak nasabah, kata dia, tidak memiliki pilihan lain sehingga tidak sepenuhnya mempertimbangkan dampak jangka panjang saat menandatangani perjanjian.
“Sering kali nasabah menyetujui karena kondisi terdesak, bukan karena benar-benar memahami risikonya,” tambahnya.
Saat ini, pihaknya juga tengah menyiapkan laporan ke kepolisian terkait dugaan praktik yang merugikan masyarakat. DPRD Banjarbaru, lanjut Neni, akan terus mengawal persoalan ini agar ada solusi yang lebih adil, termasuk mendorong skema keringanan seperti penghentian denda berjalan atau penghapusan bunga atas denda.
Editor : Nurhidayat