BANJARBARU - Ketahanan pangan di Kalsel tidak lagi sekadar diukur dari produksi, tetapi sejauh mana masyarakat mampu bertahan di tengah fluktuasi harga dan kemudahan akses bahan pokok.
Gubernur Kalsel H Muhidin menjelaskan di tengah tekanan inflasi yang terjadi secara nasional, kondisi di Kalsel relatif lebih terkendali. Sepanjang triwulan I 2026, inflasi tetap berada dalam koridor aman, mencerminkan intervensi aktif pemerintah dalam menjaga pasokan dan distribusi pangan, terutama melalui Gerakan Pasar Murah dan penguatan logistik antar wilayah.
"Data menunjukkan inflasi bulanan berada di angka 0,2 persen pada Januari, meningkat menjadi 0,86 persen di Februari, dan kembali melandai 0,5 persen pada Maret. Pola ini menggambarkan gejolak masih terjadi, tetapi berhasil dijaga agar tidak berujung pada lonjakan harga signifikan di tingkat konsumen," urainya
Bagi masyarakat, stabilitas ini tentu berdampak langsung terhadap daya beli. Diakui, harga kebutuhan pokok memang mengalami kenaikan pada periode tertentu, seperti di hari-hari besar keagamaan. Namun tidak berlangsung lama atau ekstrem.
Di sisi lain, indikator kesejahteraan petani justru menunjukkan tren menguat. Nilai Tukar Petani (NTP) terus meningkat pada periode triwulan I 2026, dari 121,1 menjadi 124,74, dan mencapai 126,53 pada Maret lalu. Kenaikan ini menjadi sinyal penting bahwa petani masih memperoleh keuntungan di tengah dinamika harga, sehingga ketahanan pangan dibangun tanpa mengorbankan produsen.
Kombinasi antara inflasi yang terjaga dan NTP yang meningkat memperlihatkan adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen.
Kondisi ini bukan tanpa fondasi. Kalimantan Selatan berhasil menempati peringkat pertama nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan 2025 dengan skor 81,98.
Capaian ini didukung oleh surplus beras mencapai 1,2 juta ton, menjadikan Kalsel sebagai lumbung pangan utama, khususnya di regional Kalimantan. Capaian ini juga sekaligus menunjukkan keberhasilan dalam menjaga tiga aspek sekaligus, ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas distribusi pangan.
Penguatan ketahanan pangan sendiri menjadi salah satu komitmen utama dalam arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini tercermin dari berbagai intervensi yang dilakukan secara konsisten untuk memastikan pangan tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga mencakup keterjangkauan dan keberlanjutan produksi bagi masyarakat,” kata Muhidin.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen.
“Kita ingin petani sejahtera, tetapi masyarakat juga tetap bisa membeli dengan harga wajar. Di situlah pemerintah hadir untuk menjadi keseimbangan,” tegasnya.
Meski demikian, banyak tantangan yang perlu dihadapi. Fluktuasi harga komoditas tertentu masih terjadi secara periodik, menandakan sistem distribusi dan pasokan masih perlu diperkuat.
Di saat yang sama, tekanan global seperti gangguan rantai pasok, konflik geopolitik, serta perubahan iklim yang memicu ketidakpastian produksi pangan dunia turut memperbesar risiko gejolak harga di daerah.
Dalam konteks ini, capaian Kalsel menjadi penting untuk diuji, apakah ketahanan pangan saat ini cukup adaptif menghadapi tekanan eksternal yang semakin kompleks. Ke depan, keberlanjutan intervensi dan penguatan sistem pangan lokal menjadi kunci krusial agar stabilitas yang sudah dirasakan masyarakat tidak bersifat sementara, melainkan menjadi fondasi ketahanan pangan jangka panjang.(mc)
Editor : Fauzan Ridhani