RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarmasin - Wacana pengelolaan kas masjid yang disebut-sebut akan dipusatkan ke pemerintah ramai beredar di media sosial (medsos). Informasi itu memicu pertanyaan di kalangan pengurus masjid di daerah.
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Banjarmasin, Rizali Yani, mengungkapkan hingga saat ini belum ada arahan resmi terkait kebijakan tersebut.
“Belum ada pembahasan resmi. Dari DMI pusat tidak ada, dari wilayah juga belum ada petunjuk,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).
Meski belum jelas kebenarannya, Rizali menegaskan pihaknya cenderung kurang sependapat jika pengelolaan kas masjid dipusatkan. Menurutnya, masjid selama ini berdiri dengan prinsip kemandirian.
“Masjid itu harus independen. Pengelolaan keuangannya dipercayakan kepada masing-masing pengurus. Kalau ditarik ke pusat, dikhawatirkan justru menyulitkan,” katanya.
Ia menilai, sistem terpusat berpotensi menimbulkan persoalan baru di lapangan. Mulai dari birokrasi yang berlapis hingga efektivitas pemanfaatan dana yang bisa terganggu.
“Jangan sampai niatnya baik, tapi implementasinya malah tidak efektif, bahkan bisa terbengkalai,” imbuhnya.
Selama ini, kas masjid bersumber dari swadaya umat. Dana tersebut dikelola dan digunakan kembali untuk kepentingan jamaah serta kemaslahatan bersama. “Prinsipnya dari umat, oleh umat, untuk umat,” tegasnya.
Ia menambahkan, peran pemerintah lebih tepat berada pada aspek pembinaan dan pengawasan. Termasuk mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid.
“Pemerintah membantu saja, misalnya dalam pengawasan atau mendorong pengelolaan yang transparan, bukan mengambil alih,” jelasnya.
Di sisi lain, isu yang beredar di media sosial diakui mulai menimbulkan keresahan kecil di kalangan pengurus masjid. Beberapa di antaranya telah mempertanyakan kabar tersebut.
“Memang ada yang bertanya, tapi masih sebatas informasi yang beredar. Belum bisa dipastikan kebenarannya,” ujarnya.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat dan pengurus masjid untuk tidak langsung mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya.
“Jangan mudah percaya sebelum ada penjelasan resmi,” pesannya.
Ia memastikan, jika nantinya memang ada kebijakan dari pusat, maka akan disampaikan secara resmi kepada pengurus di daerah.
“Kalau memang ada, pasti kami akan diberi tahu,” tandas Rizali.