RENCANA KERJA: Pemprov Kalsel saat menggelar Musrenbang Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (7/4) tadi.
BANJARBARU – Realisasi pembangunan Kalimantan Selatan pada tahun 2026 diprediksi menghadapi tantangan berat.
Pemerintah provinsi mulai mewaspadai tren penurunan ruang fiskal (dana fleksibel), akibat membengkaknya kebutuhan belanja tetap yang tidak berbanding lurus dengan proyeksi pendapatan daerah.
Kepala Bappeda Kalsel, Ir. Suprapti Tri Astuti, mengungkapkan, tekanan ekonomi global saat ini berdampak langsung pada tata kelola anggaran daerah.
Kebutuhan belanja wajib, seperti gaji ASN, hibah, hingga bantuan keuangan terus meningkat di tengah ketidakpastian penerimaan.
"Memang ada tekanan pada ruang fiskal kita. Karena itu, setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak nyata. Kami menerapkan strategi integrasi perencanaan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial atau THIS," tegas Suprapti.
Meski kondisi anggaran sedang terhimpit, Suprapti memastikan target indikator makro dalam APBD 2026 tetap dipatok secara optimistis namun terukur.
Pemerintah Provinsi Kalsel membidik angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di rentang 75,48 hingga 76,18. Sementara itu, ketimpangan ekonomi atau Gini Ratio ditargetkan mampu ditekan pada level 0,284 hingga 0,294.
Suprapti mengakui, pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan "otot" APBD semata. Perlu ada sinergi kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menambal celah anggaran yang ada.
"Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Jika proyeksi pendapatan nanti tidak sesuai ekspektasi, instrumen RKPD 2026 tetap harus jalan sebagai alat sinkronisasi pusat dan daerah," imbuhnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kalsel kini mulai melirik sumber-sumber pembiayaan alternatif di luar kantong pemerintah. Salah satu yang didorong adalah skema pembiayaan kreatif (creative financing) melalui Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) serta penjajakan kerja sama internasional.
"Skema pembiayaan kreatif ini menjadi solusi agar program-program strategis daerah tetap berjalan dan tidak terhenti di tengah jalan. Kita harus adaptif dengan kondisi finansial global saat ini demi keberlanjutan pembangunan di Banua," pungkasnya. (she/al/ris)
KUTIPAN:
"Skema pembiayaan kreatif menjadi solusi agar program-program strategis daerah tetap berjalan dan tidak terhenti di tengah jalan."
