Sheilla Farazela• Selasa, 28 April 2026 | 16:00 WIB
PENYUSUNAN: Pemprov Kalsel saat menggelar Musrenbang Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (7/4) tadi.
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai memetakan arah pembangunan tahun 2026 di tengah tantangan fiskal yang kian ketat.
Melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Kalsel membidik penguatan transformasi sosial dan ekonomi sebagai pintu gerbang logistik Kalimantan.
Kepala Bappeda Kalsel, Ir. Suprapti Tri Astuti, mengungkapkan bahwa RKPD 2026 memiliki nilai strategis karena menjadi tahun pertama pelaksanaan visi-misi Gubernur Kalsel dalam RPJMD 2025–2029. Namun, penyusunan ini dilakukan dengan kehati-hatian tinggi mengingat modal belanja pembangunan yang semakin terbatas.
"RKPD 2026 disusun dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Kami menyelaraskan prioritas daerah dengan nasional untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Menyikapi tren penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) akibat kebijakan efisiensi pusat, Pemprov Kalsel menerapkan strategi seleksi program yang ketat.
Untuk menutup celah defisit APBD akibat tipisnya modal belanja, Pemprov Kalsel kini melirik diversifikasi pendanaan di luar kantong pemerintah. Langkah ini diambil agar proyek strategis tetap berjalan tanpa membebani postur APBD secara langsung.
Beberapa celah pendanaan yang akan didorong antara lain skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk infrastruktur dan optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta.
Selain itu, pemanfaatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan obligasi daerah menjadi opsi pembiayaan inovatif yang sedang dikaji.
"Kita harus kreatif. Selain mengandalkan DAK dan insentif fiskal, sektor investasi dan model pembiayaan berbasis kinerja (output-based financing) akan menjadi kunci untuk menjaga ritme pembangunan," tambah Suprapti. (she/al/ris)
Pastikan Tak Ada Pemborosan Anggaran
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kalsel, Irwan Yunizar, menjelaskan bahwa program prioritas kini tidak lagi bersifat sektoral semata, melainkan lintas perangkat daerah.
Berdasarkan hasil verifikasi akhir, telah ditetapkan 159 program, 342 kegiatan, dan 1.149 sub-kegiatan.
"Satu program bisa mendukung lebih dari satu sub-prioritas. Kami melakukan integrasi hasil Musrenbang dan pokok pikiran DPRD untuk memastikan tidak ada pemborosan anggaran," tegas Irwan.
Langkah adaptif ini diharapkan mampu menjaga daya saing Kalsel sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN) meski di tengah keterbatasan anggaran global.
