RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Kotabaru – Jalan Lingkar Pulau Laut bukan sekadar urusan aspal dan koral bagi pasangan pimpinan daerah Kotabaru. Jalur ini adalah instrumen politik krusial yang menjadi jualan utama saat kontestasi Pilkada lalu, Minggu (26/4).
Tak heran, turunnya Wakil Bupati Syairi Mukhlis ke lapangan baru-baru ini dibaca sebagai langkah strategis untuk memastikan janji politik tersebut tidak menguap begitu saja.
Bagi masyarakat di pelosok Tanjung Selayar hingga Pulau Laut Kepulauan, infrastruktur jalan adalah tolok ukur utama keberhasilan pemerintah.
Menyadari hal itu, Pemkab Kotabaru melalui Wabup Syairi Mukhlis ingin menunjukkan bahwa masa jabatan ini akan digunakan untuk tancap gas menuntaskan konektivitas di wilayah selatan.
Fokus pada ruas Tatamekar-Tanjung Ujung sepanjang 13 kilometer menjadi bukti bahwa Pemkab mulai menyisir titik-titik yang selama ini dikeluhkan konstituen.
Dengan rencana pengaspalan total di tahun depan, Syairi seolah ingin mengirim pesan kuat kepada publik bahwa pemerintah tidak lupa.
"Kami sadar, ekspektasi masyarakat sangat besar terhadap jalan lingkar ini. Itulah mengapa kami turun langsung untuk memastikan bahwa pembangunan bukan hanya di atas kertas, tapi berprogres di lapangan," ungkap Syairi.
Meski fokus pada janji kampanye, Syairi juga bermain realistis. Dengan memaparkan data bahwa jalan kabupaten mencapai 1.250 kilometer dan baru 30 persen yang berkondisi bagus, ia sedang melakukan diplomasi yang jujur.
Secara politik, narasi ini penting untuk meredam kekecewaan masyarakat di daerah lain yang belum tersentuh perbaikan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan dilakukan dengan skala prioritas yang adil antara wilayah kepulauan dan daratan.
Jika proyek jalan lingkar ini sukses terkoneksi dengan mulus, hal ini akan menjadi warisan politik yang sangat manis bagi pemerintahan saat ini.
Peningkatan mobilitas ekonomi di desa-desa terpencil melalui jalan yang layak akan menjadi modal sosial yang besar bagi konstelasi politik ke depan.
Saat, ini kinerja ada di tangan instansi teknis seperti Dinas PUPR untuk menerjemahkan komitmen politik sang pimpinan menjadi realita aspal yang hitam mulus.
Editor : Arif Subekti