BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai memetakan skala prioritas pembangunan untuk tahun 2026 dan 2027.
Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sektor kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan infrastruktur tetap menjadi "menu utama" guna menyokong visi Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.
Kepala Bappeda Kalsel, Ir. Suprapti Tri Astuti mengungkapkan bahwa penyusunan perencanaan ini tidak berdiri sendiri. RKPD 2026 merupakan fase krusial karena menjadi jembatan evaluasi tahap akhir RPJMD 2021–2026 sekaligus penjabaran awal RPJMD 2025–2029.
"Isu strategis untuk tahun 2026 sudah kami identifikasi berdasarkan capaian di 2024. Fokus utamanya adalah mendongkrak daya saing SDM, memeratakan infrastruktur dasar, dan memperkuat ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan," ujar Suprapti.
Bappeda mencatat sedikitnya ada lima tantangan besar yang harus dijawab dalam RKPD 2026. Selain masalah daya saing SDM dan ketimpangan infrastruktur antarwilayah, Pemprov juga menyoroti kapasitas mitigasi bencana dan pencemaran lingkungan yang dinilai belum optimal.
"Tata kelola pemerintahan juga terus kami dorong agar lebih transparan dan akuntabel. Ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat," tambahnya.
Memasuki tahun anggaran 2027, tema pembangunan akan semakin tajam. Dengan tajuk “Penguatan SDM dan Investasi di Sektor Unggulan Perekonomian dengan Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas,” Pemprov Kalsel berupaya melakukan sinkronisasi total dengan program nasional (RPJMN 2025-2029). (she/al/ris)
Perencanaan Dibuat Lebih Fleksibel
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Irwan Yunizar menekankan bahwa perencanaan tahun 2027 dibuat lebih fleksibel dan resilien.
Artinya, pemerintah tetap menyiapkan ruang fiskal untuk kondisi darurat (kontinjensi), seperti perubahan iklim yang memicu bencana alam atau dinamika ekonomi global.
"Kami tidak hanya bicara kondisi normal. Perencanaan 2027 juga mempertimbangkan mitigasi bencana dan ketidakpastian ekonomi agar pembangunan tetap berjalan meski ada guncangan," tegasnya.
Terkait realisasi Q1 2026, Pemprov terus melakukan pengawalan ketat agar program yang telah disusun di Musrenbang 2025 dapat terealisasi tepat sasaran.
Pendekatan holistik-tematik dan integratif diterapkan untuk memastikan pembangunan fisik maupun non-fisik di kabupaten/kota selaras dengan arah kebijakan pusat.
"Setiap alokasi anggaran dalam RAPBD nantinya harus berbasis pada prioritas yang sudah disepakati. Tidak ada program yang berjalan sendiri tanpa dasar dokumen RKPD," pungkasnya.
Editor: Sutrisno
Editor : Arief