RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN – Kondisi jembatan penghubung di kawasan Kompleks DPR, Banjarmasin, kian mengkhawatirkan. Selain tampak miring, sejumlah bagian struktur juga mengalami kerusakan.
Pemerintah Kota Banjarmasin memastikan, jembatan tersebut tidak sekadar diperbaiki, melainkan akan diganti total pada 2026 dengan konstruksi yang lebih kuat.
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan PUPR Banjarmasin, Kartika Estaurina, mengatakan jembatan baru akan menggunakan teknologi girder komposit yang dinilai lebih kokoh dan tahan lama.
“Bukan diperbaiki, tapi diganti total dengan konstruksi yang lebih kuat,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Tak hanya itu, posisi jembatan juga akan digeser dari lokasi saat ini. Pergeseran dilakukan untuk mengakomodasi aspirasi warga, karena posisi lama berada tepat di depan masjid.
“Posisinya akan sedikit bergeser sesuai permintaan warga,” jelasnya.
Dalam desain awal, jembatan direncanakan memiliki panjang sekitar 30 meter dan lebar 7 meter. Permukaannya tetap dilapisi aspal agar nyaman dilintasi kendaraan.
Saat ini, PUPR masih melakukan penyesuaian anggaran akibat kenaikan harga material seperti baja dan tiang pancang. Proses pengadaan sendiri tengah berjalan melalui mekanisme e-purchasing.
“Target kami Mei sudah kontrak. Sekarang masih proses pembaruan harga material per April,” tambah Kartika.
Untuk proyek ini, anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp14 miliar dengan masa pengerjaan satu tahun. Jika sesuai rencana, pembangunan ditargetkan rampung pada Desember 2026.
“Mudah-mudahan akhir tahun sudah selesai dan bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Rian Zulfikar, mengungkapkan proyek tersebut sebenarnya sudah dianggarkan pada 2025. Namun pelaksanaannya tertunda karena kendala pembebasan lahan dan perencanaan yang belum rampung.
“Sudah dianggarkan tahun lalu, tapi belum terlaksana karena pembebasan lahan dan perencanaan belum selesai. Anggarannya masuk SILPA,” jelasnya.
Proyek tersebut kini kembali diusulkan pada 2026 dan diharapkan segera direalisasikan. DPRD pun berkomitmen mengawal ketat pelaksanaannya.
“Kalau kontrak Mei, kami harap PUPR konsisten dengan timeline. Ini menyangkut kepentingan masyarakat,” tegas Rian.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi penggunaan anggaran, mengingat nilai proyek yang cukup besar.
“Anggaran ini bukan kecil. Harus transparan dan sesuai spesifikasi teknis,” katanya.
Komisi III akan melakukan pengawasan melalui peninjauan lapangan dan koordinasi berkala dengan PUPR. Terkait pergeseran lokasi jembatan, Rian menyatakan dukungan, selama tidak menghambat proses pengerjaan.
“Pergeseran kami dukung, tapi jangan sampai memperlambat,” ujarnya.
Ia berharap target penyelesaian di akhir 2026 benar-benar bisa diwujudkan.
“Semoga bukan sekadar target, tapi benar-benar terealisasi,” pungkasnya.
Editor : Eddy Hardiyanto