RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Paringin - Ratusan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Balangan dikumpulkan di Kompleks Tugu Maritam, Kecamatan Paringin Selatan.
Kendaraan tersebut menjalani audit fisik dan administrasi oleh tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan sebagai bagian dari penertiban aset daerah.
Dalam pemeriksaan ini, BPK menggunakan metode sampling acak terhadap total 202 unit kendaraan.
Auditor menyisir setiap unit untuk memastikan kesesuaian antara fisik kendaraan di lapangan dengan data administratif yang tercatat di laporan keuangan pemerintah daerah.
Kepala Bidang Pengelolaan Daerah BPKPAD Balangan, Rahmat Nopriyadi menjelaskan, audit tahunan ini bertujuan menjaga akurasi dan akuntabilitas pengelolaan aset.
Pemeriksaan tidak hanya menyasar kendaraan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi juga menjangkau kendaraan di tingkat kecamatan hingga desa.
“Pemeriksaan ini mencakup dua aspek utama, yakni pengecekan fisik untuk memastikan keberadaan dan kondisi kendaraan, serta pemeriksaan administrasi seperti kelengkapan surat-menyurat,” ujar Nopri, Selasa (21/4).
Berbagai jenis armada pelayanan publik terlihat berjejer mengikuti antrean pemeriksaan. Mulai dari mobil pemadam kebakaran milik BPBD, kendaraan operasional Satpol PP, mobil dinas Inspektorat, hingga armada pendukung seperti ambulans dan truk pengangkut sampah.
Tak hanya itu, kendaraan penunjang kegiatan di lapangan seperti mobil operasional camat hingga mobil kegiatan keagamaan seperti LPTQ juga tidak luput dari pemeriksaan tim auditor. Petugas mengecek nomor rangka, nomor mesin, hingga masa berlaku pajak kendaraan.
Nopri menegaskan, tertibnya administrasi aset merupakan faktor krusial dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dengan validasi data yang akurat, potensi penyalahgunaan atau hilangnya aset daerah dapat ditekan sedini mungkin.
“Melalui audit ini, kami ingin memastikan data aset daerah tercatat secara akurat, transparan, dan akuntabel. Ini adalah agenda rutin untuk memastikan pengelolaan aset berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Hasil audit ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam melakukan perawatan dan pengamanan aset, guna mendukung opini wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan.
Editor : Sutrisno