BANJARBARU - Pemprov Kalsel menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan perikanan tangkap. Kolaborasi antara sektor kelautan dan perikanan, perdagangan, serta lingkungan dinilai menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan sumber daya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DiKP) Kalsel, Rusdi Hartono menyampaikan pendekatan sektoral tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan perikanan tangkap saat ini.
“Ketahanan perikanan tangkap tidak bisa dicapai jika kebijakan berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat lintas sektor agar kita tidak hanya mengejar produksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan nelayan,” kata Rusdi, Senin (20/4/2026).
Pada sektor kelautan dan perikanan, DKP Kalsel terus mendorong pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan.
Wilayah perairan Kalsel sendiri termasuk dalam WPP 712 (Laut Jawa) dan WPP 713 (Selat Makassar) yang memiliki potensi besar namun juga perlu dijaga kelestariannya.
“Pengelolaan berbasis WPP menjadi penting agar stok ikan tetap terjaga. Di sisi lain, kami juga memperkuat perlindungan nelayan kecil melalui pembatasan praktik penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Ini telah kami sosialisasikan di wilayah pesisir seperti Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru,” paparnya.
Dari sisi perdagangan, ditekankan perlunya penguatan rantai nilai perikanan guna meningkatkan daya saing produk hasil tangkapan nelayan. Upaya ini meliputi stabilisasi harga ikan, pengurangan ketergantungan pada tengkulak, serta perluasan akses pasar baik lokal maupun antar daerah.
Sementara, pada sektor lingkungan, perlindungan ekosistem pesisir menjadi perhatian utama. Kawasan seperti mangrove, muara, dan padang lamun memiliki peran vital sebagai habitat dan daerah asuhan ikan yang mendukung keberlanjutan perikanan.
“Kita tidak bisa bicara produksi tanpa menjaga ekosistem. Perlindungan mangrove, muara, dan padang lamun harus berjalan seiring dengan kebijakan perikanan, termasuk integrasi adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan pesisir,” ujarnya.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang lebih terintegrasi, tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menjamin keberlanjutan sumber daya dan peningkatan kesejahteraan nelayan di Kalsel.(MC)
Editor : Fauzan Ridhani