RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Martapura - Upaya menjadikan Kabupaten Banjar sebagai Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) di Kalimantan Selatan, harus berhadapan dengan berbagai kendala serius.
Pasalnya, peningkatan jumlah produksi padi yang dihasilkan petani, justru dihadapkan dengan ancaman penyusutan lahan persoalan banjir belum teratasi.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Warsita, mengatakan persoalan tersebut mengemuka saat tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan observasi lapangan terpadu yang difasilitasi Bapperida Banjar, Jumat (17/4) lalu
Dalam pertemuan itu, produksi padi Banjar tahun ini tercatat naik dari 153 ribu ton menjadi 166 ribu ton. Capaian tersebut menjadi modal penting menuju kemandirian pangan.
Namun, peningkatan itu dibayangi ancaman penyusutan lahan. Luas lahan baku sawah sekitar 51.415 hektare berpotensi turun menjadi sekitar 47 ribu hektare akibat alih fungsi.
“Ini menjadi perhatian besar karena berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan produksi pangan,” ungkap Warsita saat dikonfirmasi, Sabtu (18/4/2026).
Selain persoalan lahan, berbagai kendala teknis juga menghambat pelaksanaan program di lapangan.
Mobilisasi alat berat untuk cetak sawah kerap merusak jalan dan jembatan warga, sehingga menyulitkan akses menuju lokasi pekerjaan.
Kendala lain meliputi sumber air yang jauh dari lahan pertanian, serangan hama, hingga kerusakan sumber air akibat bencana.
“Program cetak sawah dan optimasi lahan juga sering terkendala jadwal Survei Investigasi Desain (SID) yang berbenturan dengan pekerjaan fisik di akhir tahun, ditambah cuaca ekstrem yang memicu banjir lebih awal,” jelasnya.
Dengan berbagai persoalan tersebut, keberhasilan program lumbung pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan mengatasi masalah mendasar di sektor lahan dan infrastruktur.
Untuk itu, pihaknya mendorong adanya intervensi pemerintah pusat sebagai jalan keluar, khususnya dalam penguatan infrastruktur air yang merupakan kewenangan instansi di level Kementerian.
“Kami merekomendasikan agar dilakukan normalisasi di Sungai Martapura dan Barito, serta pembangunan tanggul di daerah rawan banjir seperti di wilayah Kecamatan Aluh-Aluh,” Warsita.
Sementara itu Kepala Bapperida Banjar, Nashrullah Shadiq, menegaskan pemerintah daerah siap mendukung penuh percepatan program tersebut melalui penguatan koordinasi lintas sektor.
“Fokus kami memastikan program ini berjalan efektif, terutama pada percepatan cetak sawah dan optimalisasi lahan,” ujarnya.
Untuk memaksimalkan target swasembada pangan, menurutnya perlu dilakukannya upaya krusial berupa pembenahan infrastruktur dan pengendalian alih fungsi lahan.
Sebagai solusi jangka panjang, percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa serta penambahan jaringan irigasi primer dari Waduk Riam Kanan, dinilai menjadi langkah strategis dalam memecahkan permasalahan ini
“Karena selain untuk mengendalikan banjir, kedua langkah itu juga untuk menjamin pasokan air bagi pertanian,” ujarnya.
Upaya tersebut dinilai krusial, mengingat tanpa pembenahan infrastruktur dan pengendalian alih fungsi lahan, target swasembada pangan berpotensi sulit tercapai.
Sementara itu, perwakilan Bappenas, Tia Tri Septira, menyampaikan bahwa observasi ini merupakan bagian dari pendampingan program KSPP di Kalimantan Selatan.
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah kementerian, mulai dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari pengendalian program prioritas presiden berbasis risiko untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional,” kata Tia.
Ia menambahkan, tim pusat turun langsung untuk melihat progres cetak sawah, optimalisasi lahan, jaringan irigasi, hingga kesiapan infrastruktur pendukung.
“Tidak hanya padi, kami juga mendorong pengembangan komoditas alternatif seperti kedelai untuk mengurangi ketergantungan impor,” pungkasnya.
Editor : Arif Subekti