RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, PARINGIN - Kebiasaan bendahara membawa uang tunai dalam jumlah besar untuk belanja kebutuhan kantor di lingkungan Pemkab Balangan segera ditinggalkan. Pemerintah daerah kini mulai beralih ke sistem digital melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Kebijakan ini menjadi langkah konkret dalam memodernisasi tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan, efisien, dan minim risiko penyimpangan.
Plt Kepala BPKPAD Balangan, Kamrani, menegaskan penggunaan KKI merupakan bagian dari reformasi birokrasi, khususnya dalam pengelolaan anggaran.
“Dengan KKI, setiap transaksi tercatat otomatis dan real-time. Ini membuat pengelolaan keuangan lebih transparan dan efisien,” ujarnya, Kamis (16/4).
Ia menambahkan, sistem non-tunai ini juga menjadi solusi untuk menekan potensi kesalahan maupun penyalahgunaan anggaran yang kerap terjadi dalam transaksi manual berbasis uang tunai.
Selain meningkatkan pengawasan, penggunaan kartu kredit dinilai mampu mempercepat proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Kepala Bidang Perbendaharaan BPKPAD Balangan, Mustakim, menjelaskan selama ini pengelolaan uang tunai tidak hanya memakan waktu, tetapi juga berisiko dari sisi keamanan.
“Dengan kartu kredit, bendahara tidak perlu lagi repot menarik uang tunai. Sistem ini jauh lebih praktis dan aman,” jelasnya.
Langkah ini juga sejalan dengan program nasional dalam mendorong digitalisasi transaksi pemerintah serta memperluas inklusi keuangan.
Penerapan KKI akan diberlakukan di seluruh dinas dan badan di lingkungan Pemkab Balangan. Pemerintah berharap, sistem ini mampu menciptakan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan berbasis data digital.
“Transformasi ini penting untuk memastikan setiap pengeluaran APBD tepat sasaran, mudah diawasi, dan lebih aman,” pungkas Mustakim.
Editor : Eddy Hardiyanto