MARABAHAN-Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus mendorong peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan (adminduk) dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Upaya itu diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Aula Disdukcapil Batola, Senin (30/3/2026).
Kepala Disdukcapil Batola, H Arief Wisuda Wardana SSTP MM mengatakan forum ini menjadi ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“Melalui FKP, kami menghimpun masukan langsung dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan ke depan,” ujarnya.
Forum tersebut dihadiri berbagai unsur, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi keagamaan, hingga perwakilan kecamatan dan kelurahan. Diskusi berlangsung interaktif dengan sejumlah masukan penting terkait pelayanan adminduk.
Baca Juga: Tak Perlu Datang ke Disdukcapil HSU ! Warga HSU Urus KTP hingga Akta Kelahiran Lewat “Sarling” Saja
Beberapa persoalan yang mencuat di antaranya layanan jemput bola ke sekolah untuk perekaman KTP-el pemula yang belum optimal, keterbatasan layanan di wilayah pinggiran, minimnya sosialisasi hingga tingkat RT/RW, serta perlunya kerja sama dengan lembaga sosial untuk percepatan penerbitan akta kelahiran.
Menindaklanjuti hal itu, Disdukcapil Batola menyiapkan sejumlah langkah strategis. Diantaranya program jemput bola terjadwal ke sekolah, desa, dan pasar melalui mobil layanan keliling, peningkatan sosialisasi langsung maupun lewat media sosial, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
Dalam laporan tindak lanjut per 7 April 2026, sejumlah program mulai berjalan. Diantaranya pelayanan dokumen kependudukan di pasar desa di 17 kecamatan, perekaman KTP-el di sekolah, hingga pelayanan langsung ke wilayah terpencil.
Baca Juga: Lakukan Pengecekan di Disdukcapil, Bupati Kotabaru Minta Terapkan Pelayanan KTP Satu Jam Selesai
Selain itu, Disdukcapil Batola juga akan menjalin kerja sama dengan BAZNAS melalui program sosial “Ibu Hamil Sehat”. Kerja sama ini untuk mempermudah penerbitan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir.
Dengan sinergi tersebut, diharapkan setiap bayi dapat langsung memiliki dokumen kependudukan sejak dini sehingga hak-hak sipilnya terpenuhi.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Kami berharap sinergi melalui FKP ini terus berlanjut,” tambah Arief.
Pemkab Batola optimistis, melalui forum ini kualitas pelayanan adminduk akan semakin baik dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan dasar yang menjadi hak setiap warga.
Editor : Nurhidayat