RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau 2026 akan lebih panas dan panjang, dengan potensi El Nino kategori lemah mulai aktif pada semester kedua.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala BPBD Kabupaten Barito Kuala, Mirwan Siregar mengatakan, pihaknya siap menghadapi potensi tersebut. Namun, untuk langkah penanganan lebih lanjut masih menunggu arahan dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pada prinsipnya kami siap. Tapi untuk langkah teknis, kami menunggu arahan dan koordinasi dari provinsi. Rencananya pakan depan akan ada rapat pembahasan,” ujarnya.
Ia menegaskan, upaya mitigasi dan antisipasi karhutla sebenarnya sudah disiapkan. Hanya saja, implementasi di lapangan akan disesuaikan dengan hasil koordinasi bersama.
“Mitigasi sudah siap, tinggal menunggu hasil rapat dengan BPBD provinsi,” tambahnya.
Berdasarkan data, ada tiga kecamatan di Batola yang menjadi langganan karhutla, yakni Jejangkit, Kuripan, dan Mandastana. Ketiga wilayah ini juga kerap terdampak banjir saat musim hujan. “Penanganan nanti akan disesuaikan, termasuk pembagian personel di lapangan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Jelapat II, Kecamatan Mekarsari, Armain mengaku lebih khawatir terhadap potensi karhutla dibanding kekeringan.
Menurutnya, dampak kemarau terhadap pertanian memang ada, seperti hasil buah yang tidak maksimal. Namun, risiko karhutla dinilai lebih berbahaya karena bisa berdampak luas.
“Kalau kemarau, hasil buah biasanya kecil-kecil, cabai juga begitu. Tapi yang lebih kami khawatirkan itu karhutla,” ujarnya.
Armain menyebut, dalam beberapa tahun terakhir kemarau panjang tidak terjadi, sehingga hasil panen masih tergolong baik. Namun jika kemarau ekstrem kembali terjadi, produksi dipastikan menurun.
Di sisi lain, sejumlah bantuan seperti mesin pompa air sebenarnya sudah ada. Namun sebagian tidak berfungsi optimal karena rusak atau jarang digunakan.
Ia juga menyoroti masih banyaknya lahan tidur di wilayahnya yang berpotensi memicu kebakaran saat kemarau.“Kalau karhutla terjadi, dampaknya bukan hanya lahan, tapi juga permukiman dan kesehatan. Kadang juga ada faktor kelalaian,” pungkasnya.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanah Bumbu mulai mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring perubahan siklus cuaca menuju musim kemarau.
Kepala Pelaksana BPBD Tanah Bumbu, Sulhadi mengatakan, pihaknya tak hanya mengandalkan kondisi lokal, tetapi juga memantau perkembangan cuaca di daerah sekitar sebagai indikator awal.
“Biasanya kita melihat pola dari wilayah lain dulu. Ketika daerah lain mulai masuk musim kemarau, sekitar satu bulan kemudian dampaknya baru terasa di daerah kita,” ujar Sulhadi.
Menurutnya, wilayah seperti Tanah Laut dan kawasan Banua Anam kerap lebih dahulu mengalami peralihan musim. Perubahan di daerah tersebut menjadi acuan bagi Tanah Bumbu untuk bersiap menghadapi potensi kekeringan yang berujung pada karhutla.
“Kalau di sana sudah mulai kemarau, itu jadi sinyal bagi kita untuk bersiap. Jadi ada waktu untuk melakukan antisipasi,” katanya.
Selain pemantauan lintas wilayah, BPBD Tanah Bumbu juga rutin melaporkan data kondisi lapangan kepada pemerintah pusat setiap pekan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan tetap terjaga serta mempercepat respons jika terjadi bencana. “Kita akan terus memantau perkembangan situasi,” ujarnya.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief M