KOTABARU- Kabar yang dinanti-nantikan oleh para pejuang aparatur sipil negara di Kotabaru akhirnya menemui titik terang, Kamis (9/4).
Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dipastikan kembali membuka keran rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi tahun 2026.
Meski demikian, para pelamar harus bersiap menghadapi persaingan yang lebih ketat, mengingat jumlah usulan kuota kali ini terbilang lebih ramping jika dibandingkan dengan tahun 2024 silam.
Kepala BKPSDM Kotabaru, Anang Muhammad Zein mengungkapkan, pihaknya telah merampungkan proses analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar pengusulan formasi ke pemerintah pusat.
Dari hasil pemetaan kebutuhan di lingkungan Pemkab Kotabaru, jumlah formasi yang diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tahun ini tercatat sebanyak 290 posisi.
Angka ini memang menunjukkan tren penurunan volume jika berkaca pada data rekrutmen tahun 2024 yang saat itu mencapai angka lebih signifikan demi menutupi kekosongan jabatan akibat pensiun dan pemekaran tugas organisasi.
Anang Muhammad Zein menjelaskan, pengajuan 290 formasi ini telah disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta prioritas kebutuhan tenaga teknis yang mendesak.
Meski jumlahnya tidak melimpah, ia berharap usulan tersebut dapat disetujui sepenuhnya oleh pemerintah pusat agar proses regenerasi birokrasi di Kotabaru tetap berjalan optimal.
"Insya Allah formasi itu ada. Yang kami ajukan sebanyak 290 posisi, mudah-mudahan yang disetujui nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama," ujarnya.
Penurunan kuota ini memang menjadi catatan tersendiri. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024, Kabupaten Kotabaru termasuk daerah yang cukup agresif dalam menjaring tenaga baru untuk mengisi berbagai lini pelayanan publik.
Namun, untuk tahun 2026 ini, pemerintah nampaknya lebih selektif dan fokus pada kualitas serta spesialisasi formasi yang benar-benar dibutuhkan.
Hal ini sejalan dengan kebijakan pusat yang mulai melakukan efisiensi jumlah pegawai sambil mendorong digitalisasi birokrasi, sehingga setiap posisi yang dibuka memiliki peran yang sangat krusial bagi roda pemerintahan daerah.
"Kami tetap berupaya memperjuangkan kuota ini agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal dengan dukungan tenaga ASN yang kompeten," tutupnya mengakhiri.
Editor : Sutrisno