RANTAU – Pemerintah Kabupaten Tapin terus mendorong adanya solusi komprehensif dalam penanganan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah.
Bupati Tapin, H Yamani, bahwa hal tersebut sebagai bagian dari upaya penguatan sinergi lintas pemerintah.
“Kami berharap ada sebuah solusi menyeluruh serta kerja sama antara pusat dan daerah sehingga penanganan banjir dapat dikendalikan dengan baik,” tegasnya, Rabu (8/4/2026).
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tapin siap berkolaborasi, baik dalam penyusunan kebijakan maupun skema sharing pendanaan, sebagaimana yang telah dibahas dalam forum rapat koordinasi sebelumnya.
“Untuk itu Kabupaten Tapin siap berkolaborasi dalam menyiapkan kebijakan dan sharing pendanaan,” lanjutnya.
Sebelumnya, pada Musrenbang tingkat kabupaten, Tapin telah mengusulkan sebanyak 12 program penanganan banjir dan longsor.
Usulan tersebut merupakan hasil inventarisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berdasarkan titik-titik rawan bencana di lapangan.
Beberapa usulan strategis mencakup normalisasi dan restorasi sungai di sejumlah wilayah, di antaranya Sungai Sei Nunung di Kecamatan Candi Laras Selatan, Sungai Sei Hiyung di Tapin Tengah, serta Sungai Tapin yang membentang dari Desa Masta hingga Desa Gadung di Kecamatan Bakarangan.
Selain itu, penanganan longsor juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sejumlah titik rawan yang diusulkan untuk penanganan meliputi Kelurahan Rangda Malingkung, Desa Keramat 1 dan 2, Desa Banua Halat Kiri, Kelurahan Kupang, Desa Kalumpang, hingga Desa Mandarahan.
Dengan berbagai usulan tersebut, Pemkab Tapin berharap intervensi dari pemerintah pusat maupun provinsi dapat segera direalisasikan, mengingat penanganan banjir dan longsor membutuhkan dukungan lintas kewenangan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen daerah dalam melindungi masyarakat serta menjaga keberlanjutan pembangunan di wilayah Banua Anam.
Editor : Arif Subekti