BANJARBARU – Capaian pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Mayoritas indikator, baik makro, fisik, maupun non fisik, tidak hanya mencapai target, tetapi juga melampaui rencana yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.
Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti menegaskan bahwa arah pembangunan daerah sudah berada pada jalur yang tepat. Dari sisi makro, ekonomi Kalsel tumbuh sebesar 5,46 persen atau melampaui target. Kenaikan ini diikuti peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menjadi Rp70,94 juta. Mencerminkan daya beli masyarakat yang semakin membaik.
Tidak hanya pertumbuhan, indikator pemerataan juga menunjukkan kemajuan. Angka kemiskinan dan pengangguran turun lebih baik dari target, sementara rasio gini menyusut ke angka 0,287, menandakan distribusi pendapatan yang semakin merata. “Ini menunjukkan pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Suprapti, Selasa (7/4).
Di sisi kualitas sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,1. Mencerminkan perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.
Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya merata. Kota-kota besar seperti Banjarbaru dan Banjarmasin masih mencatatkan IPM lebih tinggi dibanding sejumlah kabupaten seperti Barito Kuala dan Hulu Sungai Utara.
Pada sektor fisik, pembangunan infrastruktur menunjukkan hasil signifikan. Indeks konektivitas mencapai target penuh, sementara kemantapan jalan berada di angka 83,03 persen. Tingkat aksesibilitas jalan juga mencapai 60,11 persen sesuai target.
Selain itu, layanan dasar seperti air minum dan sanitasi telah menjangkau 100 persen. Namun, masih ada tantangan pada pengelolaan persampahan yang baru mencapai 50,05 persen serta penanganan genangan yang masih di bawah target.
Di sektor non fisik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan turut mendorong capaian pembangunan. Rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 8,81 tahun, sementara usia harapan hidup mencapai 74,49 tahun.
Di bidang sosial, tingkat kemiskinan turun menjadi 3,84 persen dan Indeks Harmoni Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan. Sementara itu, kualitas keluarga juga membaik dengan Indeks Pembangunan Keluarga mencapai 67,34.
“Pada aspek tata kelola pemerintahan, capaian reformasi birokrasi berada di angka 83,76, nilai SAKIP mencapai 82,96, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pelayanan Publik juga menunjukkan tren positif,” sebutnya.
Dalam kerangka RPJMD 2025–2029, pemerintah daerah menetapkan lima prioritas utama, yakni pembangunan SDM, infrastruktur, ekonomi berkelanjutan, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan.
Untuk tahun 2026, sebanyak 122 program dirancang guna mendukung pencapaian target tersebut. Dari jumlah itu, hanya dua program yang belum terakomodasi dalam APBD, yaitu program tenaga kependidikan dan pengelolaan hutan adat. “Ini menunjukkan kebijakan fiskal daerah sudah cukup fokus dan berpihak pada prioritas pembangunan, meski masih ada keterbatasan anggaran,” jelas Suprapti.
Tantangan pemerataan antarwilayah sebutnya masih menjadi pekerjaan rumah. Perbedaan capaian IPM dan kualitas pembangunan antar daerah menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terarah.
Pemprov Kalsel juga memfokuskan pembangunan tahun 2026 pada peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mendongkrak IPM. Tiga dimensi utama menjadi sasaran. Pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kalsel, Didip Sasmitoadi mengatakan, tema pembangunan 2026 mengusung “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Mendukung Pusat Distribusi Regional.”
Pada dimensi pendidikan, pemerintah menargetkan peningkatan partisipasi sekolah, khususnya usia 16–18 tahun. Di sektor kesehatan, difokuskan pada perbaikan gizi dan peningkatan akses layanan kesehatan. Pemerintah juga memperkuat percepatan penurunan stunting, pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), serta program cek kesehatan gratis untuk deteksi dini penyakit. Sementara itu, pada dimensi daya beli, kebijakan diarahkan pada stabilisasi harga melalui pasar murah serta transformasi ekonomi daerah.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam peningkatan IPM. Pada sektor pendidikan, sekitar seperempat anak usia SMA masih belum melanjutkan sekolah, yang berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah.
Di sektor kesehatan, persoalan stunting dan meningkatnya penyakit tidak menular masih menjadi hambatan. Sementara pada aspek ekonomi, tekanan terhadap daya beli masyarakat juga masih dirasakan.
Dari sisi kewilayahan, beberapa daerah dengan capaian IPM relatif rendah masih membutuhkan perhatian lebih, seperti Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, dan Kotabaru.
Mengatasi itu, pemerintah menerapkan strategi penyelarasan perencanaan pembangunan dari pusat hingga daerah. Kebijakan nasional diterjemahkan ke tingkat provinsi, kemudian diintegrasikan dengan program kabupaten/kota sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.
“Provinsi berperan sebagai penghubung sekaligus penguat, termasuk melalui dukungan anggaran dan fasilitasi program lintas sektor. Intervensi juga berbasis data capaian dan pertumbuhan IPM di tiap daerah,” jelasnya.
Dengan strategi tersebut, peningkatan IPM di Kalsel diharapkan tidak hanya meningkat secara agregat, tetapi juga merata dan berkeadilan di seluruh wilayah.
Fokus Infrastruktur, Banjir dan Karhutla
Sementara, Gubernur Kalsel, Muhidin menegaskan fokus pembangunan daerah pada infrastruktur strategis, pengendalian banjir, serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 untuk penyusunan RKPD Tahun 2027, di Gedung Auditorium K.H. Idham Chalid Banjarbaru. Selasa, (7/4).
Dalam forum tersebut, ia menyebut sejumlah proyek prioritas tengah dipacu, Di antaranya pembangunan jalan menuju Pulau Laut yang ditargetkan rampung beberapa tahun ke depan. Selain itu, pembangunan stadion juga mulai masuk tahap pembebasan lahan pada 2026. “Pembebasan lahan stadion kita lakukan tahun ini. Pembangunan fisik kemungkinan dimulai akhir 2026,” ujarnya.
Tak hanya itu, Pemprov Kalsel juga menyiapkan pembangunan jalur alternatif dari Martapura menuju wilayah Hulu Sungai melalui Desa Mali-mali guna mengurai kepadatan lalu lintas di jalur utama. “Pembebasan lahannya dilakukan tahun ini, sementara pembangunan fisik direncanakan mulai 2027,” tambahnya.
Di sektor pengendalian banjir, pemprov menyiapkan rekayasa aliran sungai melalui proyek sodetan. Salah satunya menghubungkan wilayah Tanjung dengan Hulu Sungai Utara untuk mengarahkan aliran air ke Sungai Barito. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi genangan di sejumlah daerah rawan banjir.
Selain itu, normalisasi sungai juga dilakukan di wilayah Hulu Sungai Selatan guna mengatasi pendangkalan yang menghambat aliran air. Menghadapi musim kemarau, Muhidin menegaskan langkah antisipasi Karhutla menjadi perhatian serius. Pemprov telah menginstruksikan dinas terkait untuk membangun kanal dan area resapan air di sejumlah titik rawan. “Tujuannya agar tanah tetap basah sehingga tidak mudah terbakar,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tanah di beberapa wilayah Kalsel yang berbatu membuat daya serap air rendah, sehingga perlu intervensi melalui pembangunan kanal. Dalam pelaksanaan program, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat.
Ia mencontohkan proyek sodetan banjir sepanjang 40 kilometer di Hulu Sungai Utara yang saat ini baru terealisasi sekitar 10 kilometer oleh pemerintah daerah. “Sisanya diusulkan ke provinsi maupun kementerian agar bisa dituntaskan bersama,” katanya.
Untuk mendukung percepatan proyek, pemerintah pusat melalui balai terkait juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk pembebasan lahan. Muhidin menambahkan, jika terjadi kondisi cuaca ekstrem, pemerintah daerah akan menetapkan status darurat bencana sebagai dasar pengajuan bantuan ke pemerintah pusat.
Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wijagus, menekankan pentingnya sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dalam Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun.
Ia menegaskan, Musrenbang memiliki peran strategis. Forum ini menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD hingga penyusunan APBD.
Perencanaan pembangunan daerah harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan nasional. Maka, pemerintah daerah diminta untuk mengintegrasikan kebijakan pembangunan dengan tata ruang serta kondisi riil daerah, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
“Sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah menjadi kunci utama. Selain itu, konsistensi juga harus dijaga, di mana setiap program yang dianggarkan harus sesuai dengan yang telah direncanakan,” tekannya.
Ia menyoroti pentingnya kesinambungan antar dokumen perencanaan, mulai dari RPJPD, RPJMD, hingga RKPD. Menurutnya, target pembangunan jangka panjang harus diterjemahkan secara sistematis ke dalam rencana jangka menengah dan tahunan.
Dalam konteks pembangunan tahun 2027, ia menyebut tema nasional yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industri harus dapat diimplementasikan di tingkat daerah, termasuk di Kalimantan Selatan.
Adapun prioritas pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, serta transformasi ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam.
Pemerintah daerah juga diminta untuk memperhatikan isu lingkungan hidup, ketahanan terhadap perubahan iklim, serta penguatan tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital. “Pembangunan harus mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat telah menetapkan sejumlah indikator pembangunan nasional tahun 2027 yang menuntut kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, maupun masyarakat.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief MSumber : RADAR BANJARMASIN edisi cetak