BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak ingin perencanaan pembangunan berjalan normatif di tengah tekanan global yang kian kompleks.
Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027, Selasa (7/4), arah pembangunan dipertajam dengan fokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM), akselerasi investasi, serta pembangunan infrastruktur berkualitas sebagai fondasi daya saing daerah.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Bappeda Kalsel, Ir. Suprapti Tri Astuti. Ia menegaskan Musrenbang menjadi ruang strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya selaras dengan agenda nasional, tetapi juga adaptif terhadap perubahan global yang dinamis.
“Kalau kita melihat konteks saat ini, tantangan pembangunan tidak lagi sederhana. Kita dihadapkan pada perubahan iklim, disrupsi teknologi, eskalasi geopolitik, hingga ketidakpastian ekonomi global,” ujarnya.
Di tengah tekanan tersebut, lanjutnya, daerah tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan pembangunan konvensional. Perencanaan harus mampu menjawab dua lapis persoalan sekaligus, yakni tantangan global dan persoalan domestik yang masih membayangi.
Di tingkat nasional dan daerah, persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, serta stunting masih menjadi fokus penanganan. Selain itu, kualitas SDM dinilai menjadi kunci utama untuk keluar dari jebakan tersebut sekaligus menghadapi kompetisi global.
Karena itu, sebut Suprapti, Musrenbang RKPD 2027 menempatkan penguatan SDM sebagai prioritas utama. Strategi ini tidak hanya menyasar peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. “SDM menjadi fondasi. Tanpa SDM yang kuat, kita akan sulit mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemprov Kalsel juga menekankan pentingnya peningkatan investasi sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Dalam konteks ini, Musrenbang diarahkan untuk memastikan iklim investasi semakin kondusif, sekaligus mendorong hilirisasi dan industrialisasi berbasis potensi daerah.
Upaya tersebut diperkuat dengan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga pada konektivitas antarwilayah dan efisiensi logistik. Infrastruktur dinilai menjadi pengungkit utama untuk membuka akses ekonomi, terutama di wilayah yang masih tertinggal.
Namun demikian, Suprapti menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh mengabaikan isu-isu lokal yang bersifat spesifik. Pemerataan pembangunan antarwilayah tetap menjadi perhatian, mengingat masih adanya kesenjangan antar daerah di Kalsel.
Selain itu, penguatan sektor unggulan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi bagian penting dalam pembahasan Musrenbang. “Jadi Musrenbang ini bukan sekadar membahas daftar program, tetapi bagaimana memastikan seluruh perencanaan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Musrenbang bukan forum seremonial, melainkan tahapan krusial yang menentukan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah. Seluruh hasil pembahasan, mulai dari prioritas pembangunan, arah kebijakan, program, indikator kinerja hingga pagu indikatif, akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
Dokumen tersebut kemudian menjadi dasar penyempurnaan Rancangan RKPD yang selanjutnya digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga penetapan APBD 2027.
“Musrenbang ini adalah bagian dari proses panjang untuk memastikan pembangunan kita terarah, terukur, dan mampu mendorong daya saing daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kalsel, Irwan Yunizar, menambahkan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara luas dan lintas sektor.
Ia menyebut peserta yang diundang mencakup unsur pimpinan daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), legislatif pusat dan daerah, hingga seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan beserta perangkat daerah.
Selain itu, keterlibatan juga datang dari instansi vertikal kementerian/lembaga, perwakilan Bank Indonesia, serta berbagai lembaga pemerintah lainnya. Dunia usaha, baik BUMN, BUMD, maupun swasta, turut dilibatkan sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dari unsur masyarakat, Musrenbang juga menghadirkan akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi, tokoh masyarakat, media, hingga organisasi mahasiswa.
“Dengan komposisi peserta yang sangat luas ini, Musrenbang menjadi forum yang benar-benar inklusif, yang menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up,” jelas Irwan.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif, partisipatif, dan tepat sasaran.
Editor: Sutrisno
Editor : Arief