BANJARBARU - Masalah digital di Kalimantan Selatan bukan lagi soal sinyal. Data terbaru justru menunjukkan persoalan yang lebih mendasar yaitu kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam memanfaatkan teknologi masih tertinggal.
Berdasarkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025, Kalimantan Selatan mencatat skor 47,71 atau masuk kategori “cukup”.
Sekilas, capaian ini menunjukkan kondisi yang relatif aman. Namun, jika dibedah hingga ke level indikator, muncul persoalan yang jauh lebih serius.
Pilar infrastruktur dan ekosistem digital mencatat skor tertinggi, yakni 59,25. Ini menandakan akses internet, jaringan, dan perangkat digital sudah relatif tersedia dan menjangkau masyarakat luas.
Namun, capaian tersebut tidak diikuti oleh pemanfaatan. Pilar pemberdayaan yang mencerminkan penggunaan teknologi untuk kegiatan produktif seperti ekonomi digital, justru menjadi yang terendah dengan skor 38,36.
Sementara literasi digital berada di angka 49,45, masih dalam kategori “cukup”.
Kondisi ini menegaskan satu pola besar: masyarakat sudah terhubung, tetapi belum sepenuhnya mampu mengubah koneksi digital menjadi nilai ekonomi.
Gambaran tersebut semakin terlihat jelas ketika melihat data di level kabupaten/kota.
Dari 13 daerah di Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Tengah mencatat nilai tertinggi dengan skor 55,75, disusul Kota Banjarmasin 54,94 dan Tabalong 51,74.
Di sisi lain, Tanah Laut menjadi yang terendah dengan skor 40,65, diikuti Kabupaten Banjar 40,93.
Selisih antara daerah tertinggi dan terendah mencapai lebih dari 15 poin, menunjukkan kesenjangan digital yang nyata di dalam provinsi.
Namun, persoalan tidak berhenti pada perbedaan skor antar daerah. Jika dilihat lebih dalam pada masing-masing pilar, muncul pola yang jauh lebih mengkhawatirkan.
Hampir seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan memiliki kelemahan yang sama, yaitu rendahnya pilar pemberdayaan.
Di Tanah Laut, misalnya, nilai pemberdayaan hanya berada di angka 20,71 alias sangat rendah dibandingkan pilar lainnya. Kabupaten Banjar mencatat 32,22, sementara Kotabaru 32,92.
Bahkan Hulu Sungai Tengah yang mencatat skor tertinggi secara keseluruhan pun hanya memiliki nilai pemberdayaan 43,83.
Data tersebut menandakan, bahkan daerah yang tergolong maju sekalipun belum sepenuhnya mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.
Kontras paling tajam terlihat pada perbandingan antara infrastruktur dan hasil akhir.
Tanah Laut menjadi contoh paling nyata. Daerah ini memiliki nilai infrastruktur tinggi, mencapai 60,78. Namun, skor IMDI totalnya justru menjadi yang terendah di provinsi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa ketersediaan akses digital tidak otomatis menghasilkan dampak ekonomi.
Hal serupa juga terlihat pada aspek literasi. Hulu Sungai Tengah mencatat nilai literasi digital cukup tinggi, yakni 60,82. Namun, nilai pemberdayaannya tetap jauh lebih rendah.
Ini menandakan bahwa kemampuan menggunakan teknologi belum sepenuhnya diikuti dengan kemampuan memanfaatkannya secara produktif.
Secara umum, pola yang terbentuk di Kalimantan Selatan cukup jelas.
Akses digital sudah tersedia. Literasi masyarakat mulai terbentuk. Namun, pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi masih tertinggal.
Digitalisasi masih didominasi aktivitas konsumtif, seperti penggunaan media sosial dan hiburan, belum menjadi alat utama untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.
Kondisi ini menggeser arah persoalan utama digitalisasi di daerah.
Jika sebelumnya fokus pembangunan adalah pemerataan jaringan dan akses internet, kini tantangan utama justru berada pada peningkatan kualitas SDM.
Tanpa kemampuan yang memadai, teknologi yang tersedia tidak akan memberikan dampak signifikan.
Ke depan, pendekatan kebijakan juga perlu berubah.
Pembangunan tidak lagi cukup berfokus pada infrastruktur, tetapi harus diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat.
Mulai dari pelatihan digital berbasis praktik, penguatan UMKM digital, hingga peningkatan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Selain itu, intervensi juga perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, terutama bagi wilayah dengan skor rendah seperti Tanah Laut dan Kabupaten Banjar.
Data IMDI 2025 menyimpulkan bahwa Transformasi digital di Kalimantan Selatan memang sudah berjalan. Namun, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih terbatas.
Bukan lagi soal siapa yang sudah terhubung dengan internet. Melainkan siapa yang mampu memanfaatkannya.
=======
Potret lengkap Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 di Kalimantan Selatan
IMDI KALSEL: 47,71 (CUKUP)
Komposisi Pilar:
Infrastruktur & Ekosistem: 59,25
Literasi Digital: 49,45
Pemberdayaan: 38,36
Pekerjaan: 45,23
*Akses tinggi, pemanfaatan rendah
—------
KELOMPOK TERTINGGI
Hulu Sungai Tengah — 55,75 (Tinggi)
Infrastruktur: 62,06
Literasi: 60,82
Pemberdayaan: 43,83
Pekerjaan: 59,58
Kota Banjarmasin — 54,94 (Tinggi)
Infrastruktur: 70,20
Literasi: 54,28
Pemberdayaan: 49,75
Pekerjaan: 44,13
Tabalong — 51,74 (Tinggi)
Infrastruktur: 61,55
Literasi: 57,26
Pemberdayaan: 44,62
Pekerjaan: 41,97
KELOMPOK MENENGAH
Tanah Bumbu — 51,45
Infrastruktur: 59,91
Literasi:52,60
Pemberdayaan: 48,44
Pekerjaan: 43,30
Hulu Sungai Selatan — 50,00
Infrastruktur: 63,92
Literasi: 57,02
Pemberdayaan: 35,11
Pekerjaan: 45,50
Tapin — 49,16
Infrastruktur: 63,68
Literasi: 48,49
Pemberdayaan: 39,57
Pekerjaan: 46,84
Balangan — 46,81
Infrastruktur: 53,02
Literasi: 49,85
Pemberdayaan: 37,64
Pekerjaan: 49,26
Banjarbaru — 45,04
Infrastruktur: 58,54
Literasi: 45,37
Pemberdayaan: 33,97
Pekerjaan: 45,03
KELOMPOK BAWAH
Hulu Sungai Utara — 44,98
Infrastruktur: 52,39
Literasi: 48,97
Pemberdayaan: 37,78
Pekerjaan:40,95
Barito Kuala — 44,43
Infrastruktur: 60,19
Literasi: 42,51
Pemberdayaan:33,75
Pekerjaan:44,20
Kotabaru — 44,32
Infrastruktur: 51,31
Literasi: 54,17
Pemberdayaan: 32,92
Pekerjaan: 38,89
Kabupaten Banjar — 40,93
Infrastruktur: 52,71
Literasi: 32,22
Pemberdayaan: 40,60
Pekerjaan: 39,10
Tanah Laut — 40,65
Infrastruktur: 60,78
Literasi: 39,33
Pemberdayaan: 20,71
Pekerjaan: 49,28
*Sumber: Data resmi IMDI 2025 Komdigi