BANJARBARU – Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan semakin diperketat. Itu akan terlihat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Selatan 2026 untuk penyusunan RKPD 2027 pada Selasa (7/4) nanti.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut turut menghadirkan langsung perwakilan empat kementerian strategis.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Irwan Yunizar menegaskan, kehadiran narasumber dari pemerintah pusat bukan sekadar pengisi materi, melainkan representasi arah kebijakan nasional yang wajib diselaraskan di daerah.
“Musrenbang bukan hanya forum daerah, tetapi menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam merumuskan pembangunan yang terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Empat kementerian yang terlibat yakni Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Masing-masing membawa mandat berbeda dalam memastikan perencanaan daerah selaras dengan prioritas nasional.
Dari Kementerian Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus memberikan penguatan terkait tata kelola perencanaan daerah agar sesuai regulasi.
Sementara Bappenas melalui Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Dadang Jainal Mutaqin, menekankan pentingnya keselarasan RKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dan RPJMN 2025–2029.
Di sisi lain, sebut Irwan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Krisno Yuwono, menyoroti penguatan infrastruktur sebagai fondasi konektivitas, pertumbuhan ekonomi dan juga mitigasi bencana.
Kemudian, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Rizal Edwin mendorong percepatan pengembangan kawasan ekonomi berbasis investasi di daerah.
Irwan juga menambahkan, kehadiran pemerintah pusat menjadi momentum strategis untuk mempercepat realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kalimantan Selatan, seperti KEK Setangga dan KEK Mekar Putih.
“Melalui forum ini kita berharap ada arahan kebijakan sekaligus dukungan konkret agar pengembangan KEK bisa lebih cepat terealisasi dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” jelasnya. (she/yy/ris)
Perwakilan Empat Kementerian yang Hadir
- Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus
- Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas, Dadang Jainal Mutaqin
- Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian Pekerjaan Umum, Krisno Yuwono
- Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Rizal Edwin.
Sinkronisasi Pusat-Daerah jadi Kunci
Sementara itu, Kepala Bappeda Kalimantan Selatan, Ir. Suprapti Tri Astuti mengakui bahwa tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, disrupsi teknologi, eskalasi geopolitik hingga ketidakpastian ekonomi global.
Di sisi lain, daerah juga masih dihadapkan pada persoalan seperti pengangguran, kemiskinan, stunting dan mitigasi bencana.
Karena itu, sinkronisasi pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Melalui Musrenbang ini, kita ingin memastikan bahwa tema, prioritas, dan program pembangunan daerah benar-benar sejalan dengan arah kebijakan nasional, sekaligus relevan dengan kebutuhan daerah,” tegasnya.
Musrenbang ini sendiri menargetkan tercapainya kesepakatan prioritas pembangunan 2027, termasuk arah kebijakan, program, indikator kinerja, hingga pagu indikatif. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan RKPD yang kemudian diturunkan ke dalam KUA-PPAS dan APBD.
"Dengan keterlibatan langsung pemerintah pusat, Pemprov Kalsel optimistis perencanaan pembangunan ke depan akan lebih terintegrasi, terukur, dan mampu mendorong daya saing daerah secara berkelanjutan," imbuhnya.
Editor: Sutrisno
Editor : AriefSumber : RADAR BANJARMASIN edisi cetak