BANJARBARU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau 2026 di Kalimantan Selatan tidak akan datang serentak. Peralihan musim diperkirakan berlangsung bertahap sejak April hingga Juli.
Prediksi tersebut disampaikan Stasiun Klimatologi (Staklim) Kalsel dalam konferensi pers daring di Banjarbaru, Kamis (2/4).
Awal kemarau pada April diperkirakan baru terjadi di sebagian kecil wilayah, sekitar 2,6 persen, meliputi Hulu Sungai Utara dan Balangan.
Puncak peralihan terjadi pada Mei, mencapai 43,6 persen wilayah, termasuk Barito Kuala, Banjarmasin, dan Banjarbaru, serta sebagian besar Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah.
Kemudian, pada Juni, kemarau meluas hingga 42,8 persen wilayah, mencakup Tabalong, wilayah timur Banjar, Tapin, HSS, HST, hingga sebagian Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru.
Sementara sisanya, sekitar 11 persen wilayah, diperkirakan baru memasuki kemarau pada Juli.
BMKG juga memprediksi sifat musim kemarau tahun ini cenderung lebih kering dari normal di seluruh wilayah Kalsel.
Untuk puncaknya, kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dengan cakupan mencapai 91,5 persen wilayah, sebelum berangsur menurun pada September.
Pengamat Meteorologi Staklim Kalsel, Sri Widyastuti, mengatakan kondisi ini berpotensi berdampak pada berbagai sektor, mulai dari ketahanan pangan, sumber daya air, hingga lingkungan dan kesehatan.
“Prediksi ini diharapkan menjadi dasar antisipasi dini dan penguatan sinergi lintas sektor,” ujarnya.
Kepala Staklim Kalsel, Klaus Johannes Apoh Damanik, menambahkan sejumlah langkah mitigasi perlu segera disiapkan. Di antaranya pengisian waduk, pembasahan lahan, hingga operasi modifikasi cuaca (OMC).
Sementara itu, BPBD Kalsel mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap meningkat saat musim kemarau.
Kepala BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra, menegaskan Kalsel telah ditetapkan sebagai daerah prioritas penerima bantuan OMC dari BMKG.
“Langkah ini penting untuk mengantisipasi kekeringan dan karhutla,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan, mulai dari penetapan status siaga darurat, kesiapan personel, hingga pemantauan titik rawan secara real-time.
Dengan langkah tersebut, diharapkan potensi bencana dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat.
Editor : Eddy Hardiyanto