BANJARMASIN – Proyek perbaikan drainase di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, ternyata belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan klasik kota ini: genangan air.
Buktinya, hujan lebat yang mengguyur pada Selasa (31/3/2026) sore kembali membuat badan jalan tergenang.
Titiknya berada tepat di depan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin—area yang baru saja rampung dikerjakan.
Kondisi ini langsung menuai sorotan. Pasalnya, proyek tersebut diharapkan menjadi solusi, bukan sekadar perbaikan kosmetik.
Kabid Drainase Dinas PUPR Banjarmasin, Harwita, menyebut secara teknis saluran yang dibangun sudah berfungsi. Namun, ia mengakui lonjakan debit air saat hujan deras menjadi penyebab genangan.
“Drainase pada prinsipnya sudah berfungsi. Tapi saat hujan deras, debit air meningkat cepat sehingga muncul genangan sementara,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Ia menjelaskan, beberapa faktor turut mempengaruhi, seperti waktu konsentrasi aliran hingga air masuk ke drainase, serta kemungkinan adanya sedimen dan sampah yang menghambat aliran di permukaan.
Senada, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, menegaskan genangan tersebut bersifat sementara dan akan surut seiring air mengalir ke saluran utama.
“Biasanya genangan hanya temporer. Kami akan turun ke lapangan untuk memastikan aliran ke hilir berjalan lancar,” katanya.
Pihaknya juga membuka kemungkinan adanya penyempurnaan di lapangan. Mulai dari penambahan inlet, normalisasi saluran, hingga penyesuaian elevasi jalan.
“Kalau diperlukan, akan kami perbaiki agar genangan bisa diminimalkan,” tambahnya.
Namun, penjelasan tersebut belum meredam kritik dari legislatif.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Ridho Akbar, menilai genangan di proyek yang baru selesai ini sebagai catatan serius.
“Kalau baru diperbaiki tapi masih tergenang, ini jelas catatan merah,” tegasnya.
Ridho menyebut Jalan Lambung Mangkurat sebagai wajah kota sekaligus urat nadi ekonomi, sehingga persoalan genangan tak bisa dianggap sepele.
Komisi III pun berencana memanggil Dinas PUPR untuk meminta penjelasan menyeluruh. Ia menekankan perlunya audit sistem drainase, termasuk desain, kondisi saluran, hingga koneksi ke sungai.
Tak hanya itu, tanggung jawab kontraktor juga ikut disorot. Jika proyek masih dalam masa pemeliharaan, perbaikan harus dilakukan tanpa membebani anggaran daerah.
“Kami tidak ingin anggaran rakyat terbuang untuk hasil yang tidak fungsional,” ujarnya.
Ridho juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi antarproyek. Menurutnya, genangan kerap terjadi karena pembangunan jalan dan drainase tidak terintegrasi.
“Sebagai kota sungai dengan pasang surut, sistem aliran harus dirancang matang dan bekerja maksimal,” pungkasnya.
Editor : Eddy Hardiyanto