AMUNTAI - DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (DPRD HSU) menggelar rapat paripurna dengan agenda krusial. Dalam forum tersebut, dua agenda dibahas yakni pengambilan keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026–2046.
Serta, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Paripurna DPRD HSU Senin (30/4/2026).
Bupati HSU, H Sahrujani hadir bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia menegaskan, paripurna ini menjadi momentum strategis untuk menentukan arah pembangunan daerah sekaligus bentuk akuntabilitas kepada DPRD dan masyarakat.
Dalam pendapat akhirnya, Sahrujani mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD yang telah merampungkan pembahasan RTRW secara komprehensif hingga disepakati bersama. Menurutnya, dokumen RTRW menjadi pedoman utama pembangunan wilayah selama 20 tahun ke depan.
“RTRW ini memberi kepastian hukum pemanfaatan ruang, menjadi dasar pengendalian tata ruang, mencegah konflik lahan, serta mendorong pembangunan yang terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan RTRW juga berfungsi menyelaraskan kebijakan daerah dengan provinsi dan nasional. Setelah disahkan, dokumen tersebut akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mempercepat perizinan dan meningkatkan kepastian investasi.
Sesuai ketentuan, Raperda RTRW selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Pada kesempatan yang sama, Sahrujani juga memaparkan LKPJ 2025. Secara umum, kinerja APBD menunjukkan capaian positif. Realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp1,76 triliun atau 117,41 persen dari target.
Sementara belanja terealisasi Rp1,57 triliun atau 81,53 persen, dan pembiayaan mencapai 100 persen.
Indikator makro daerah turut menunjukkan tren membaik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 71,74 menjadi 72,67.
Angka kemiskinan turun dari 5,75 persen menjadi 4,81 persen, sementara pertumbuhan ekonomi naik dari 4,43 persen menjadi 5,02 persen. Ketimpangan juga menurun dengan Gini Ratio berada di angka 0,24.
Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung daerah. Luas panen tercatat 17.083,95 hektare dengan produksi 89.341 ton dan produktivitas 52,30 kuintal per hektare.
Prestasi daerah juga meningkat di berbagai bidang. Pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), perolehan medali melonjak dari 105 medali pada 2022 menjadi 179 medali pada 2025. Di bidang keagamaan, HSU meraih 22 medali pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
Tak hanya itu, Pemkab HSU juga meraih sejumlah penghargaan di tingkat provinsi dan nasional, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, keterbukaan informasi publik, hingga inovasi daerah.
Dukungan pemerintah pusat turut memperkuat pembangunan, di antaranya pembangunan jalan sepanjang 2,6 kilometer di Desa Pimping, Kecamatan Amuntai Utara, dengan nilai sekitar Rp34 miliar serta program bantuan perumahan bagi masyarakat.
Di akhir penyampaiannya, Sahrujani berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Editor : Fauzan Ridhani