RANTAU – Pemerintah Kabupaten Tapin resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2027, Senin (30/3/2026) pagi, di Aula Kantor Bupati Tapin.
Kegiatan strategis tahunan ini dibuka langsung oleh Bupati Tapin H Yamani, dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Tapin, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, instansi vertikal, kepala perangkat daerah, hingga tokoh masyarakat dan dunia usaha.
H Yamani menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana amanat regulasi yang berlaku. Forum ini, kata dia, bukan sekadar agenda rutin, tetapi ruang menyatukan arah pembangunan melalui aspirasi seluruh pemangku kepentingan.
“Musrenbang ini menjadi wadah kita menghimpun saran, masukan dan harapan untuk menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Tapin ke depan,” ujarnya.
Untuk tahun 2027, Pemkab Tapin mengusung tema pembangunan yang berfokus pada penguatan tata kelola kelembagaan pemerintah. Arah tersebut mencakup peningkatan profesionalitas aparatur sipil negara, regulasi yang efektif, kinerja yang akuntabel, serta digitalisasi pelayanan publik.
Menurutnya, tema ini bukan tanpa alasan. Tantangan pembangunan ke depan menuntut birokrasi yang adaptif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang cepat serta tepat kepada masyarakat.
H Yamani juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mampu menginternalisasi visi, misi, serta 13 program strategis daerah yang tertuang dalam RPJMD Tapin 2025–2029. Hal itu penting guna mencapai target indikator pembangunan daerah.
“Mulai dari peningkatan IPM, pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, hingga reformasi birokrasi. Semua harus kita kejar bersama dengan langkah yang konkret,” tegasnya.
Ia mengakui, dalam mewujudkan target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan APBD semata. Perlu adanya inovasi serta kolaborasi sumber pendanaan lain, baik dari APBD provinsi, APBN, dana alokasi khusus, hingga CSR dan hibah.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala perangkat daerah lebih proaktif menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi, guna membuka peluang pendanaan yang lebih luas.
“Jangan hanya menunggu. Harus aktif menjemput peluang, sehingga program pembangunan kita bisa berjalan optimal,” katanya.
Selain itu, upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga menjadi perhatian penting. Menurutnya, kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
Bupati juga berharap seluruh peserta Musrenbang dapat mengikuti proses secara serius dari awal hingga akhir, agar rumusan kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.
“Harapan kita, pembangunan tahun 2027 mampu membawa Tapin semakin maju dan beriman, yakni berintegritas, sejahtera, inovatif, agamis, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Tapin, Meidy Harris Prayoga, menambahkan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD merupakan bagian dari pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
Menurutnya, melalui forum ini, pemerintah daerah berupaya memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan.
“Tujuannya untuk menyelaraskan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tapin tahun 2027 dengan pembangunan nasional maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Selain itu, Musrenbang juga menjadi sarana penting untuk menghimpun berbagai saran dan masukan terhadap rancangan RKPD tahun 2027 yang telah disusun sebelumnya.
“Dengan adanya masukan dari para pemangku kepentingan, diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan tepat sasaran,” tambahnya
Editor : Muhammad Rizky