BANJARMASIN - Belum selesai pengelolaan sampah di kota sendiri, Banjarmasin dihadapkan lagi dengan sampah kiriman dari daerah tetangga yang masuk melalui Sungai Martapura.
Wali Kota Banjarmasin, M Yamin HR meninjau pengerjaan tumpukan sampah kayu kiriman dari hulu tersebut dalam video yang diposting di akun Instagram resminya @m_yamin_hr. Kamis (26/3/2026).
Ia menyebutkan, sampah tersebut sudah menggunung dan alat berat harus bekerja ekstra. Selain itu, sampah kayu tersebut juga dikhawatirkan dapat merusak jembatan yang dilalui.
“Banjarmasin siap jadi garda terdepan di hilir, tetapi kami tidak bisa menanggung beban ini sendiri,” tulisnya.
Menurutnya, sungai adalah milik bersama, sehingga menjaganya juga merupakan tanggung jawab bersama. “Jika hulu bersih maka hilir akan terjaga dan sungai akan kembali jadi kebanggaan, bukan lagi sumber masalah” tambahnya.
Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Muhammad Akbar Ridho senada dengan wali kota. Meski berada di hilir, bukan berarti Banjarmasin harus pasrah menjadi tempat sampah raksasa bagi material kiriman.
Ia menilai, fenomena tersebut akan berdampak pada dua ancaman nyata yang telah disoroti. Seperti keamanan infrastruktur, tumpukan kayu dan material berat yang hanyut itu dinilai memiliki gaya dorong besar.
“Jika menghantam pilar jembatan secara terus-menerus, ini bisa mengancam integritas struktur jembatan kita,” ujar politis besutan Partai Golkar ini.
?Di sisi lain, kelancaran transportasi sungai bisa terganggu. Padahal, sungai adalah urat nadi Banjarmasin. Pulau sampah ini jelas menghambat navigasi dan meningkatkan risiko kecelakaan di sungai.
“?Kami melihat ini bukan sekadar masalah estetika atau kebersihan semata. Ada dua ancaman nyata,” tegas Ridho.
Secara kasat mata, menurut Ridho, sampah kayu dalam jumlah masif ini mengindikasikan adanya masalah di wilayah hulu atau aktivitas pembukaan lahan yang tidak terkendali di daerah tetangga.
Untuk itu, persoalan sampah kiriman ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu adanya perbaikan evaluasi dan koordinasi lintas daerah. Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalsel untuk segera turun tangan memediasi.
“Harus ada komitmen bersama antar kepala daerah melalui forum Banjarbakula atau koordinasi lintas batas guna menyelesaikan masalah dari sumbernya, bukan hanya sibuk membersihkan di hilir,” paparnya.
Ridho mengakui, hal ini tentu menjadi catatan merah bagi DPRD selaku legislatif. Sehingga dewan tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah lanjutan berupa pemanggilan kepada dinas terkait untuk membahas strategi penanganan jangka pendek.
“Termasuk memastikan bantuan alat berat dan kapal pembersih yang lebih mumpuni,” jelasnya.
?Selain itu, DPRD juga akan melakukan kajian usulan penambahan anggaran untuk pengadaan sarana penghalau sampah atau trash boom di titik-titik perbatasan sungai. Fungsinya agar sampah tidak sampai masuk jauh ke jantung kota.
?Pusat Daur Ulang (PDU) Sungai Gampa sudah bekerja maksimal. Meski begitu, Ridhi menegaskan fasilitas tersebut tetap ada batas kapasitasnya.
“Kita butuh pencegahan, bukan sekadar penanggulangan. Kami pastikan Komisi III akan mengawal ini sampai ada solusi konkret agar warga Banjarmasin tidak terus-menerus dirugikan oleh kiriman sampah ini,” tegasnya.
Editor: Arif Subekti
Editor : Arief