MARTAPURA - Pemerintah Kabupaten Banjar memperkirakan perlu anggaran sekitar Rp11 miliar untuk mengejar target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) 30 persen bagi pekerja informal atau pekerja rentan.
Namun, upaya itu masih terkendala persoalan validitas dan sinkronisasi data calon penerima bantuan.
Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappedalitbang Kabupaten Banjar Dedi Nurmadi menegaskan, salah satu yang utama adalah data target penerima bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, yang harus disiapkan lebih akurat agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Disnakertrans perlu menyiapkan data target penerima bantuan BPJS bagi pekerja rentan atau pekerja informal secara lebih akurat agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut Dedi, selama ini salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program terletak pada validitas serta ketersediaan data penerima bantuan.
Sebab, data pekerja rentan masih tersebar di berbagai satuan kerja perangkat daerah teknis. Data nelayan dan petani misalnya, berasal dari dinas teknis terkait. Sementara data kaum dan marbot dihimpun dari Bagian Kesra Setda Banjar.
Di luar itu, masih ada kelompok pekerja informal lain yang juga perlu masuk dalam skema perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. “Diperlukan sinkronisasi data antarinstansi agar program bantuan dapat diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan,” kata Dedi.
Editor: Sutrisno
Editor : Arief